Saturday, 27 May 2017

STOVIA yang Melahirkan Kebangsaan

Oleh IWAN SANTOSA
STOVIA atau Sekolah Pendidikan Dokter Hindia merupakan lembaga pendidikan dokter yang tumbuh di awal 1900-an yang mampu melahirkan gagasan kebangsaan Indonesia. STOVIA lahir pada zaman politik etis, yakni utang budi bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Politik etis ini mengangkat tiga tema, yaitu irigasi, migrasi, dan pendidikan.

Pastor Greg Soetomo Raih Gelar Doktor di UIN Syarif Hidayatullah

Oleh ALOYSIUS B KURNIAWAN
Tahun 2013, Prof Azyumardi Azra mendengar kabar mengejutkan. Seorang pastor Gereja Katolik meminta izin untuk kuliah di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kala itu, Azyumardi menjabat Direktur Pascasarjana.
pastur-gregorius-soetomo-sj-menerima-ucapan-selamat-dari-harry-tjan-silalahi_20170526_233111.jpg
Pastor Gregorius Soetomo SJ menerima ucapan selamat dari Harry Tjan Silalahi, salah satu Pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul Bahasa, Kekuasaan, Sejarah, Historiografi Islam Marshall GS Hodgson dalam Perspektif Kajian Poststrukturalisme Michel Foucault, di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (24/5/2017). Setelah mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji, Soetomo dinyatakan lulus dengan predikat cum laude dan merupakan satu-satunya imam yang pernah meraih gelar doktor di UIN Jakarta. (Kompas/Aloysius Budi Kurniawan)
“Saya paling bahagia ketika mendengar kabar itu. Saya percaya bahwa saling menghormati dan menghargai akan terbanngun kalau perasaan saling curiga dihilangkan,” ujarnya, Rabu (24/5), di sela ujian promosi doktor Gregorius Soetomo SJ di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Soetomo tercatat sebagai pastor pertama yang meraih gelar doktor dari UIN Syarif Hidayatullah.

Friday, 26 May 2017

Menolak Ide Khilafah

Oleh MOH MAHFUD MD
Buktikan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Islam itu tidak ada. Islam itu lengkap dan sempurna, semua diatur di dalamnya, termasuk khilafah sebagai sistem pemerintahan”. Pernyataan dengan nada agak marah itu diberondongkan kepada saya oleh seorang aktivis ormas Islam asal Blitar saat saya mengisi halaqah di dalam pertemuan Muhammadiyah se-Jawa Timur ketika saya masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.
Saat itu, teman saya, Prof Zainuri yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam forum tersebut dan saya diminta berbicara seputar ”Konstitusi bagi Umat Islam Indonesia”.
Pada saat itu saya mengatakan, umat Islam Indonesia harus menerima sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sistem negara Pancasila yang berbasis pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika, sudah kompatibel dengan realitas keberagaman dari bangsa Indonesia.
Saya mengatakan pula, di dalam sumber primer ajaran Islam, Al Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, tidak ada ajaran sistem politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan yang baku. Di dalam Islam memang ada ajaran hidup bernegara dan istilah khilafah, tetapi sistem dan strukturisasinya tidak diatur di dalam Al Quran dan Sunah, melainkan diserahkan kepada kaum Muslimin sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman.
Sistem negara Pancasila
Khilafah sebagai sistem pemerintahan adalah ciptaan manusia yang isinya bisa bermacam-macam dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Di dalam Islam tidak ada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang baku.
Umat Islam Indonesia boleh mempunyai sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia sendiri. Para ulama yang ikut mendirikan dan membangun Indonesia menyatakan, negara Pancasila merupakan pilihan final dan tidak bertentangan dengan syariah sehingga harus diterima sebagai mietsaaqon ghaliedzaa atau kesepakatan luhur bangsa.
Penjelasan saya yang seperti itulah yang memicu pernyataan aktivis ormas Islam dari Blitar itu dengan meminta saya untuk bertanggung jawab dan membuktikan bahwa di dalam sumber primer Islam tidak ada sistem politik dan ketatanegaraan. Atas pernyataannya itu, saya mengajukan pernyataan balik. Saya tak perlu membuktikan apa-apa bahwa sistem pemerintahan Islam seperti khilafah itu tidak ada yang baku karena memang tidak ada.
Justru yang harus membuktikan adalah orang yang mengatakan, ada sistem ketatanegaraan atau sistem politik yang baku dalam Islam. ”Kalau Saudara mengatakan bahwa ada sistem baku di dalam Islam, coba sekarang Saudara buktikan, bagaimana sistemnya dan di mana itu adanya,” kata saya.
Ternyata dia tidak bisa menunjuk bagaimana sistem khilafah yang baku itu. Kepadanya saya tegaskan lagi, tidak ada dalam sumber primer Islam sistem yang baku. Semua terserah pada umatnya sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman.
Buktinya, di dunia Islam sendiri sistem pemerintahannya berbeda-beda. Ada yang memakai sistem mamlakah (kerajaan), ada yang memakai sistem emirat (keamiran), ada yang memakai sistem sulthaniyyah (kesultanan), ada yang memakai jumhuriyyah (republik), dan sebagainya.
Bahwa di kalangan kaum Muslimin sendiri implementasi sistem pemerintahan itu berbeda-beda sudahlah menjadi bukti nyata bahwa di dalam Islam tidak ada ajaran baku tentang khilafah. Istilah fikihnya, sudah ada ijma’ sukuti (persetujuan tanpa diumumkan) di kalangan para ulama bahwa sistem pemerintahan itu bisa dibuat sendiri-sendiri asal sesuai dengan maksud syar’i (maqaashid al sya’iy).
Kalaulah yang dimaksud sistem khilafah itu adalah sistem kekhalifahan yang banyak tumbuh setelah Nabi wafat, maka itu pun tidak ada sistemnya yang baku.
Di antara empat khalifah rasyidah atau Khulafa’ al-Rasyidin saja sistemnya juga berbeda-beda. Tampilnya Abu Bakar sebagai khalifah memakai cara pemilihan, Umar ibn Khaththab ditunjuk oleh Abu Bakar, Utsman ibn Affan dipilih oleh formatur beranggotakan enam orang yang dibentuk oleh Umar.
Begitu juga Ali ibn Abi Thalib yang keterpilihannya disusul dengan perpecahan yang melahirkan khilafah Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah lahir pula khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Turki Utsmany (Ottoman) dan lain-lain yang juga berbeda-beda.
Yang mana sistem khilafah yang baku? Tidak ada, kan? Yang ada hanyalah produk ijtihad yang berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Ini berbeda dengan sistem negara Pancasila yang sudah baku sampai pada pelembagaannya. Ia merupakan produk ijtihad yang dibangun berdasar realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, sama dengan ketika Nabi membangun Negara Madinah.
Berbahaya
Para pendukung sistem khilafah sering mengatakan, sistem negara Pancasila telah gagal membangun kesejahteraan dan keadilan. Kalau itu masalahnya, maka dari sejarah khilafah yang panjang dan beragam (sehingga tak jelas yang mana yang benar) itu banyak juga yang gagal dan malah kejam dan sewenang-wenang terhadap warganya sendiri.
Semua sistem khilafah, selain pernah melahirkan penguasa yang bagus, sering pula melahirkan pemerintah yang korup dan sewenang-wenang.Kalaulah dikatakan bahwa di dalam sistem khilafah ada substansi ajaran moral dan etika pemerintahan yang tinggi, maka di dalam sistem Pancasila pun ada nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Masalahnya, kan, soal implementasi saja. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya
Maaf, sejak Konferensi Internasional Hizbut Tahrir tanggal 12 Agustus 2007 di Jakarta yang menyatakan ”demokrasi haram” dan Hizbut Tahrir akan memperjuangkan berdirinya negara khilafah transnasional dari Asia Tenggara sampai Australia, saya mengatakan bahwa gerakan itu berbahaya bagi Indonesia. Kalau ide itu, misalnya, diterus-teruskan, yang terancam perpecahan bukan hanya bangsa Indonesia, melainkan juga di internal umat Islam sendiri.
Mengapa? Kalau ide khilafah diterima, di internal umat Islam sendiri akan muncul banyak alternatif yang tidak jelas karena tidak ada sistemnya yang baku berdasar Al Quran dan Sunah. Situasinya bisa saling klaim kebenaran dari ide khilafah yang berbeda-beda itu. Potensi kaos sangat besar di dalamnya.
Oleh karena itu, bersatu dalam keberagaman di dalam negara Pancasila yang sistemnya sudah jelas dituangkan di dalam konstitusi menjadi suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Ini yang harus diperkokoh sebagai mietsaaqon ghaliedzaa (kesepakatan luhur) seluruh bangsa Indonesia. Para ulama dan intelektual Muslim Indonesia sudah lama menyimpulkan demikian.
Moh Mahfud MD
Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN); Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2008-2013
Kompas, Jumat, 26 Mei 2017 

Thursday, 25 May 2017

Kota-kota Besar Dilintasi Sesar

Kajian Terbaru, Risiko Bencana Gempa Bumi di Indonesia Lebih Tinggi
JAKARTA, KOMPAS — Kota-kota besar di sepanjang pantai utara Jawa, mulai dari Surabaya, Semarang, hingga Cirebon, ternyata berada di jalur sesar gempa aktif. Sumber gempa yang melintasi kota-kota ini berada di dekat dengan pusat permukiman penduduk sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan kerusakan masif jika tak diantisipasi.
sesar.jpg
Jalur sesar aktif di Jawa. Sumber: Masyhur Irsyam, Tim Revisi Peta Gempa Bumi Nasional, PusGeN, 2017. Infografik: Ismawadi
Jalur sesar darat yang baru diidentifikasi itu disebut sebagai zona Kendeng, memanjang dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah. Sesar ini merupakan kelanjutan jalur busur belakang (back arch) dari utara Pulau Flores dan menerus hingga utara Pulau Bali, dan masuk daratan di Jatim.
“Sesar Kendeng ini kemungkinan besar menyambung dengan sesar Baribis di Jawa Barat,” kata Irwan Meilano, ahli gempa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Geodesi Tim Revisi Peta Gempa Bumi Nasional, Kamis (25/5).
Sesar Kendeng ini merupakan satu dari ratusan sumber gempa baru yang ditambahkan dalam revisi peta gempa bumi nasional. Pada peta gempa nasional tahun 2010, jumlah sesar di Jawa hanya 4, kini jadi 34. Jumlah sesar baru yang ditemukan kini menjadi 295 zona, pada peta gempa bumi nasional 2010 hanya 81 zona.
“Data baru ini menunjukkan bahwa risiko bencana gempa bumi di Indonesia ternyata lebih tinggi dari perhitungan kita selama ini,” kata Irwan.
Implikasi penting
Danny Hilman Natawidjaja, ahli gempa bumi dari Lembaga Ilmi Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga Ketua Pokja Geologi Tim Revisi Peta Gempa Bumi Nasional mengatakan, penemuan sesar darat di sepanjang pantai utara Jawa ini memiliki implikasi penting bagi mitigasi bencana. Hal ini karena jalur gempa ini melintasi banyak kota besar dengan kepadatan tinggi.
“Beberapa kota besar yang dilintasi sesar ini adalah Surabaya, Semarang, dan Cirebon,” ujar Danny. Bahkan, menurut Danny, sesar aktif yang bergerak dengan kecepatan 5 milimeter per tahun ini kemungkinan menerus ke Jakarta.
Sesar Kendeng ini, kata Danny, bisa memicu gempa bumi hingga kekuatan Magnitude 7 di sekitar Kota Surabaya. Sekalipun sudah diidentifikasi bahwa zona Kendeng merupakan sesar naik yang aktif, periode keberulangannya belum diketahui.
“Beberapa gempa kecil sebenarnya terekam di zona ini, misalnya kejadian gempa bumi di Salatiga beberapa waktu lalu. Namun, kami belum bisa memastikan kapan gempa besarnya akan muncul,” kata Danny.
Satu hal yang penting, sesar darat yang berada di dekat kota tersebut harus diantisipasi. “Kita tentu ingat dengan gempa M 6 yang menyebabkan ribuan korban jiwa di Yogyakarta pada tahun 2006,” katanya.
Guru Besar Teknik Sipil ITB Masyhur Irsyam, yang juga Ketua Tim Revisi Peta Gempa Bumi Nasional, mengatakan, penambahan data baru kegempaan ini menuntut konsekuensi perubahan standar bangunan tahan gempa. Selama ini, sebagian besar korban dan kerugian akibat gempa disebabkan oleh kerusakan dan kegagalan struktur bangunan dan infrastruktur.
“Minimal, untuk bangunan baru yang akan dibangun harusnya mengikuti peta gempa nasional yang baru ini, yang otomatis standar kekuatannya akan naik, dan berarti juga menaikkan biaya konstruksi,” katanya.
Selain penambahan data sesar di Jawa, kata Irwan, ada sumber gempa baru di busur belakang Sumatera. Sumber gempa ini berada di antara zona subduksi dan sesar Sumatera. “Sebelumnya, kita hanya mengenal sumber ancaman gempa di Sumatera hanya dari zona subduksi dan sesar darat,” katanya. Perubahan ini meningkatkan ancaman bencana di Sumatera. (AIK)
Kompas, Jumat, 26 Mei 2017

Ratusan Sumber Gempa Baru Ditemukan

JAKARTA, KOMPAS — Para ahli menemukan ratusan jalur sesar baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam peta gempa bumi nasional tahun 2010. Sebagian besar sumber gempa yang baru teridentifikasi ini berada di darat dan dekat dengan kawasan perkotaan. Data baru ini menjadi salah satu tambahan penting dalam memutakhirkan peta gempa bumi nasional 2017.
"Penambahan terutama untuk sumber gempa di zona sesar yang mencapai tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dari 81 jalur sesar darat yang tertera dalam peta gempa bumi nasional tahun 2010 kini menjadi 295 jalur sesar," kata Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung Masyhur Irsyam, yang juga Ketua Tim Revisi Peta Gempa Bumi Nasional, Selasa (23/5), di Jakarta.
Penambahan jalur sesar yang signifikan ini di antaranya berada di zona busur belakang (back arch) di perairan sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang hingga selatan Pulau Jawa. Zona ini berada di antara jalur sesar darat Semangko dengan zona subduksi Samudra Hindia.
Jalur sesar lainnya yang baru teridentifikasi adalah sesar darat yang memanjang di kawasan pantai utara Jawa Timur hingga Jawa Barat. Sesar di darat ini berpotensi memicu gempa bumi yang bisa berdampak terhadap sejumlah kota besar, seperti Surabaya, Semarang, dan Cirebon.
Sejumlah sesar baru juga ditemukan di Sulawesi dan Papua. Selain penambahan data tentang sesar darat ini, menurut Irsyam, timnya juga memperbaiki lokasi episentrum atau pusat gempa yang telah dipetakan sebelumnya. "Ada 12.000 titik episenter gempa yang direlokasi," katanya.
Selain sumber gempa di zona sesar, pemutakhiran juga dilakukan untuk sumber gempa di zona subduksi. "Segmentasi sumber gempa di zona subduksi diubah, juga besarannya. Misalnya, di Sumatera sekarang menjadi lima segmen, dan jika satu segmen dulu maksimal potensi gempa M (magnitude) 8,6, sekarang menjadi M 8,9. Demikian juga kekuatan gempa di selatan Jawa juga naik," kata Ketua Kelompok Kerja Geologi Tim Revisi Peta Gempa Nasional Danny Hilman Natawidjaja.
Danny, yang juga ahli gempa dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan, sejumlah sumber gempa baru ini sebelumnya tak teridentifikasi karena minimnya studi. Selain itu, sejumlah sesar teridentifikasi setelah terjadi gempa bumi, misalnya sesar Pidie Jaya yang memicu gempa bumi M 6,5 pada Desember 2016.
"Jika ada upaya penelitian yang sistematis, kemungkinan akan ditemukan lebih banyak lagi sesar yang sebelumnya tak terpetakan," kata Danny.
Menurut Danny, data peta revisi gempa telah diperbarui berdasarkan data dasar yang lebih baik, yaitu dari katalog Pusat Studi Gempa Nasional yang merekam kejadian seluruh gempa bumi di Indonesia pada 1907-2016. Data juga diperbaiki berdasarkan studi sesar aktif terkini dengan memanfaatkan survei geolistrik dan paleoseismologi yang dilakukan tim geologi.
Danny mengatakan, peta gempa nasional ini idealnya terus dimutakhirkan seiring penemuan baru, juga kebaruan metodologi, serta teknik perhitungan. "Dari data penambahan sumber-sumber gempa ini, pada akhirnya akan dibuat peta gempa nasional," katanya. Revisi data sumber gempa ini akan menjadi dasar perhitungan bagi penentuan Standar Nasional Indonesia untuk kekuatan konstruksi bangunan atau infrastruktur. (AIK)
Kompas, Rabu, 24 Mei 2017 

Saturday, 13 May 2017

Konspirasi

Oleh TRIAS KUNCAHYONO
Julius Caesar mati karena konspirasi. Ia dibunuh sekelompok petinggi di Roma pada 15 Maret 44 SM. Kelompok berjumlah 60 orang itu menganggap bahwa Caesar menjadi penghalang ambisi dan nafsu politik mereka. Caesar dibunuh di gedung Senat oleh 23 anggota komplotan. Sebanyak 27 tusukan pisau belati menembus badan pemimpin Roma itu. Setelah ditusuk berkali-kali, tubuh Caesar dibiarkan tergeletak bersimbah darah. Toganya pun robek dan memerah darah.
Cesare.jpg
Mort de César – Vincenzo Camuccini, 1793
Ambisi politik yang berlebihan, sejak zaman dahulu, selalu membutakan mata dan hati. Ini membuat negara seperti dalam kondisi sakratulmaut. Siapa yang pernah menduga bahwa Marcus Junius Brutus atau Brutus adalah bagian dari konspirasi itu, bahkan ikut pula menusuk Caesar, menyingkirkan Caesar?
Padahal, Caesar sangat baik kepada Brutus. Meskipun Brutus pernah menjadi musuhnya–Brutus bergabung dengan Pompey–setelah Pompey dikalahkan, ia diampuni. Brutus (85-42 SM), yang lahir di Philippi, Macedonia, tidak hanya diampuni, tetapi juga diangkat menjadi paetor (hakim tingkat tinggi di bawah konsul; asisten konsul dan membantu konsul melaksanakan tugas-tugasnya),
Akan tetapi, karena pada dasarnya tidak ada kebaikan dalam hatinya, hatinya berbulu, bagi Brutus berkhianat adalah sesuatu yang biasa dalam politik. Brutus dan komplotannya meminjam definisi politik, menurut Harold Dwight Laswell, ilmuwan politik dari AS, mengartikan politik dalam pengertian yang sangat pragmatis: siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. (Politics: Who Gets What, When, How: 1936)
Pengertian “mendapatkan apa (sesuatu)” bukan selalu berarti yang bersifat fisik, seperti uang atau materi lain, melainkan tentu juga yang non-material, seperti ideologi, kedudukan, harga diri, dan gengsi. Di dalam “mendapatkan sesuatu”, semua kekuatan politik saling bersaing di dalam suatu arena permainan politik dan menghalalkan segala cara, dalam bahasa Machiavelli.
Brutus bersekongkol dengan sejumlah pejabat untuk menyingkirkan Caesar, yang dianggap terlalu berkuasa dan bahkan dikhawatirkan akan menyalahgunakan kekuasaan di tangannya. Bahkan, dengan lihai, setelah membunuh Caesar, Brutus masih berusaha menarik simpati rakyat Roma. dalam sebuah pidatonya setelah pembunuhan, Brutus mengatakan, “Pembunuhan Caesar adalah peristiwa tragis, memilukan, tetapi kematian Caesar harus terjadi untuk menyelamatkan negara.”
Sejak saat itulah, Brutus menjadi “lambang” orang yang berkhianat. Orang yang tidak tahu balas budi. Brutus menjadi lambang orang yang buta hati dan buta mata karena ambisi. Inilah politikus yang berjiwa pengkhianat. Dia tidak segan-segan mengkhianati orang yang telah menyelamatkannya. Bahkan, orang yang telah mengangkatnya sehingga menduduki jabatan penting dalam panggung politik Roma pada masa itu. Kalau zaman sekarang, Brutus telah diangkat untuk menduduki pos yang penting dan “basah” mendatangkan banyak rezeki.
Benar kata Caesar Augustus (63 SM-14 M), “Hati-hatilah karena banyak perbuatan jahat dapat berasal dari permulaan yang baik.” Filsafat politik mengajarkan, ada istilah yang disebut political virtue. Di sini virtue berarti moral excellence. Dalam berpolitik, moral tidak boleh dilupakan. Sebab, urusan politik itu sejatinya adalah urusan moral. Karena itu, dalam dunia politik, muncul istilah-istilah yang berkaitan dengan moral, misalnya kesetiaan dan dedikasi atau pengkhianatan.
Memang, politik Roma penuh dengan konspirasi. Sekitar dua dasawarsa sebelum Brutus berkonspirasi, Lucius Sergius Catilina sudah melakukan hal yang sama pada 63 SM. Catilina (108-62 SM) adalah seorang aritokrat, yang kemudian menjadi demagog (KBBI: demagog adalah seorang pemimpin yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Menurut dictionary.com, demagog adalah seseorang, khususnya seorang orator atau pemimpin politik, yang memperoleh kekuasaan dan popularitas dengan membangkitkan emosi, nafsu, keinginan, dan purbasangka orang).
Namun, demagog juga secara sederhana diartikan sebagai orang yang meminjamkan suaranya kepada rakyat. Contohnya, politikus yang gemar mengaduk-aduk perasaan masyarakat dengan menggunakan isu agama untuk kepentingan politik dan tidak mengajak rakyat untuk berpikir jernih, obyektif mencari jalan keluar saat menghadapi persoalan.
Seperti itulah Lucius Sergius Catilina pada waktu itu. Ia dikenal sebagai seorang politisi, politisi revolusioner. Ia pernah menjadi gubernur di Afrika. Catilina pernah pula mencalonkan diri menjadi konsul, tetapi pencalonannya ditolak. Hal ini disebabkan ia didakwa pernah melakukan pemerasan semasa menjadi gubernur di Afrika. Selain didakwa pernah memeras, Catilina juga didakwa pernah membunuh.
Di lain waktu, Catilina mencalonkan diri menjadi senator. Namun, lagi-lagi usahanya gagal. Pemimpin senator berpihak kepada Cicero (106-43 SM). Cicero atau Marcus Tullius Cicero adalah filsuf, orator terbesar yang memiliki keterampilan andal dalam retorika, pengacara terbesar di zaman Republik Roma akhir. Gagal melalui jalan normal untuk menjadi politisi, Catilina berbelok arah. Ia memilih jalur revolusi.
Catilina mengumpulkan sejumlah tokoh anggota kelas menengah dan membentuk kelompok. Mereka bersama-sama melancarkan gerakan subversi (menurut istilah kita di negeri ini). Catilina bersama pengikut berencana merekrut tentara di Etruria lalu bergerak masuk ke Roma dan mengambil alih kontrol kekuasaan. Setelah masuk Roma dan mengambil alih kekuasaan, mereka akan membunuh Cicero dan senator terkemuka lain.
Namun, justru Cicero-lah yang membongkar rencana kudeta tersebut dalam pidato di Senat. Catilina diusir keluar dari Roma. Sejarawan Mary Beard dalam bukunya, SPQR: A History of Ancient Rome, menyebut pertarungan antara Cicero dan Catilina yang menjadi awal konspirasi adalah bentrokan antara “ideologi dan ambisi”. Catilina dan Brutus sama-sama dikuasai ambisi politik yang menggebu-gebu, yang menutup mata hatinya.
Cicero menyatakan, pada masa itu para pemegang jabatan tak beretika. Apabila etika jabatan yang menekankan nurani kejujuran dan ketulusan sudah dilanggar, kekuasaan akan menjadi monster penuh kerakusan yang mengerikan. Thomas Hobbes menggambarkan mereka sebagai leviathan, yang mendewakan kekuasaan di atas segala-galanya. Karena itu harus direbut dengan segala cara, digenggam erat-erat dengan segala daya.
Kompas, Minggu, 14 Mei 2017

Saturday, 6 May 2017

Cocopeat (Coconut Coir) Perlu Dibilas?

Cocopeat, terutama saat masih segar memiliki kandungan polifenol yang tinggi. Kandungan polifenol dengan kadar di atas 2 mg per liter tersebut bersifat toksik terhadap akar selada (Ma dan Nichols, 2004). Namun, tumbuhan dengan habitat rawa gambut seharusnya tahan terhadap bahan-bahan tersebut. Air rawa gambut mengandung senyawa polifenol, seperti tanin, dalam kadar tinggi. Tanin tersebut yang memberikan warna gelap pada air (Yule dan Gomez, 2009; Yule et al, 2016).