Saturday, 29 April 2017

Kisah Kristen Koptik dan Negara Mesir

Oleh MUSTHAFA ABD RAHMAN
Paus Fransiskus selama dua hari, 28-29 April, berkunjung ke Mesir. Kunjungan Paus sesungguhnya adalah bagian dari tradisi komunikasi yang sudah terjalin secara intens antara Vatikan dan negara Mesir selama ini. Di mata Vatikan, Mesir selalu menjadi perhatian khusus mengingat di negara itu terdapat komunitas Kristen terbesar dan tertua di Timur Tengah dan Asia Barat.
Pope-Francis-with-Tawadros-II-Coptic-Orthodox-Patriarch-of-Alexandria-in-Cairo-Egypt-April-28-2017.-Credit-LOsservatore-Romano.-.jpeg
Paus Fransiskus dan Pemimpin Kristen Koptik Tawadros II saat bertemu di Kairo (28/4/2017).
Menurut beberapa sensus yang dilakukan Pemerintah Mesir, jumlah warga Kristen Koptik di Mesir berkisar 7-10 persen dari populasi Mesir. Jika jumlah penduduk Mesir saat ini sekitar 90 juta jiwa, jumlah warga Kristen Koptik di negara itu berkisar 7 juta-9 juta jiwa.
Nama Koptik untuk sebutan kaum Kristen di Mesir diambil dari bahasa Yunani “Aiguptus”. Konon orang Yunani menyebut wilayah Mesir dan lembah Nil dengan sebutan Aiguptus. Nama Egypt, sebutan lain dari Mesir, berasal dari bahasa Yunani itu.
Sumber lain dari literatur bahasa Ibrani menyebut, nama Koptik berasal dari nama Qibtim, salah satu cucu Nabi Nuh AS. Qibtim dipercaya sebagai orang yang pertama kali mendiami wilayah lembah Sungai Nil.
Menurut buku Coptic Egypt karangan Mourad Kamel dan A History of Eastern Christianity karya AS Atiya, bangsa Koptik adalah keturunan langsung bangsa Mesir Kuno yang sudah menghuni kawasan lembah Nil sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir Kuno adalah salah satu bangsa tertua dengan peradaban yang paling tua pula. Sejumlah literatur menyebut, bangsa Mesir Kuno diyakini sudah hidup sejak 6000 SM. Bangunan Piramida yang menjadi ikon wisata Mesir dan sekaligus simbol peradaban negara itu dibangun antara 2000 SM dan 2500 SM.
Tradisi pekerjaan bangsa Koptik, seperti halnya bangsa Mesir kuno, adalah bercocok tanam atau bertani karena suburnya lahan di lembah sepanjang Sungai Nil.
Kaum Koptik dipercaya memeluk agama Kristen secara luas pada abad pertama Masehi, yakni pada masa kekuasaan Romawi di Mesir. Nama Koptik hanya diperuntukkan pada warga Kristen di lembah Nil, yakni Mesir dan Sudan, serta sebagian di Libya. Nama Koptik tidak berlaku untuk kaum Kristen di Palestina, Lebanon, Suriah, dan Irak.
Kaum Koptik tetap mempertahankan agama Kristen ketika bangsa Arab Muslim dari Jazirah Arab dengan panglima Amr bin Ash menaklukkan Mesir pada 640 M. hanya segelintir yang beralih memeluk Islam.
Naik turun
Hubungan kaum Kristen Koptik dengan negara Mesir sejak masa kekuasaan Arab Islam pada abad ke-7 hingga saat ini tidak selalu mulus. Tidak bisa dimungkiri, kaum Kristen Koptik dalam sejarahnya kerap mengalami perlakuan diskriminatif dari penguasa, sejak era Romawi, Yunani, hingga Arab Muslim.
Kisah kaum Kristen Koptik adalah cerita panjang yang berakhir dengan keberhasilan bangsa itu berintegrasi secara bahasa dan budaya dengan bangsa baru, yakni Arab, yang menjadi penguasa dan mayoritas di Mesir.
Para sejarawan menyebut, proses asimilias dengan budaya Arab dilakukan kaum Kristen Koptik secara efektif mulai abad ke-10. Sebelum itu, yakni pada abad ke-7, kaum Koptik masih menggunakan bahasa dan budayanya sendiri di tengah penguasa Arab Muslim.
Mulai abad ke-10, secara perlahan kaum Koptik beradaptasi dengan budaya Arab akibat lingkungan politik, ekonomi, dan budaya yang menuju terjadinya hegemoni bangsa Arab di Mesir. Proses integrasi kaum Koptik dengan bangsa Arab terus bergulir dan semakin kuat di era khilafah awal, Ottoman, hingga Mesir modern.
Sejumlah sejarawan menyebut, proses integrasi itu sesungguhnya mencapai puncak kesempurnaan pada era kekuasaan Said dari Dinasti Ottoman tahun 1855. Saat itu, Said menghapus kewajiban pajak kaum minoritas kepada kaum Kristen Koptik.
Sejak itu, kaum Kristen Koptik merasa ada kesetaraan hak dan kewajiban antara kaum minoritas dan mayoritas di Mesir. Mereka kemudian terlibat aktif dalam berbagai gerakan nasionalis di Mesir. Tokoh-tokoh Kristen Koptik sejak abad ke-19 banyak aktif dalam politik dengan mengusung misi mengembangkan paham dan gerakan nasionalisme di Mesir.
Mereka, misalnya, ikut mendukung revolusi Mesir tahun 1919 yang dipimpin Ahmed Orabi untuk menentang penjajahan Inggris. Kaum Kristen Koptik tertarik mendukung revolusi Mesir 1919 karena revolusi tersebut mengusung slogan “Mesir untuk rakyat Mesir”, misi yang sangat nasionalis.
Tokoh-tokoh Koptik kemudian terus berusaha menunjukkan afiliasi kepada bangsa Arab. Catatan penting dalam usaha tersebut adalah ketika tokoh politik Koptik yang juga Sekretaris Jenderal Partai Wafd yang berkuasa di Mesir tahun 1940-an, Makram Ebeid Pasha, mengunjungi Suriah, Lebanon, dan Palestina.
Kepada publik di Damaskus, Beirut, Haifa, dan Jerusalem, Pasha menegaskan afiliasi kaum Kristen Koptik kepada bangsa Arab. Disebutkan, warga Kristen Koptik adalah bagian integral dari bangsa Arab.
Dengan segala suka dan duka perjalanan sejarah kaum Kristen Koptik itu, peran dan sumbangsih mereka membangun negara Mesir, baik secara politik, budaya, maupun ekonomi, sangat besar. Selain Pasha, tokoh lain yang menonjol adalah Boutros Boutros-Ghali, mantan Menteri Luar Negeri Mesir (1977-1979) yang kemudian menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (1992-1996).
Ada juga Yousef Boutros Ghali yang pernah menjabat Menteri Keuangan Mesir pada era Presiden Hosni Mubarak. Selain itu, ada Magdi Yacoub, seorang ahli bedah kelas internasional. Perlu dicatat juga, pengusaha besar dan sekaligus orang terkaya di Mesir saat ini adalah Naguib Sawiris, pemeluk Kristen Koptik dan pemilik perusahaan konglomerasi Orascom. Menurut majalah Forbes, kekayaan Naguib Sawiris mencapai Rp 110 triliun. Dan banyak lagi orang Koptik yang mengukir kesuksesan baik di dalam maupun di luar Mesir.
coptic.jpg
Beberapa tokoh Kristen Koptik (dari kiri ke kanan): Makram Ebeid Pasha, Boutros Boutros-Ghali, Youssef Boutros Ghali, Magdi Yacoub, Naguib Sawiris.
Kompas, Minggu, 30 April 2017

Friday, 28 April 2017

Nepenthes ampullaria

Nepenthes, seperti tumbuhan karnivora lainnya, tumbuh di tempat terbuka dan kaya sinar matahari. Namun, N. ampullaria adalah pengecualian. Tumbuhan ini justru sering ditemukan di bawah kanopi hutan kerangas dan hutan gambut (Moran et al, 2003; Clarke dan Lee, 2004).
Kondisi teduh ini direkomendasikan Yulianto Tedjo, yang menempatkan kantung semar, yang namanya seringkali disingkat “ampul” ini, di bawah pohon. Stefe Sugianto mengatakan, kalau diletakkan terlalu gelap di bawah paranet malah sulit berkantung. Berdasarkan pengalamannya, kantung semar ini baru berkantung setelah dipindahkan ke area yang terang, meskipun masih tertutupi tanaman lain setinggi satu meter. Kondisi tersebut dikonfirmasi Yuping. Area tumbuh N. ampullaria digambarkannya terang hingga terjemur. “Kalau terlalu gelap malah gak ngantong, jelek letoy. Di alam juga begitu,” katanya.
WhatsApp Image 2017-04-16 at 16.24.05.jpeg
Hamparan kantung Nepenthes ampullaria di Gunung Kelam. (Yuping)
N. ampullaria hidup di area rawa gambut, yang seringkali terendam (Clarke dan Lee, 2004). Karena itu, tidak ada masalah jika media selalu terendam sebagian. “Ampul maunya media becek,” kata Cristian Cien.
Meskipun demikian, pengalaman rekan yang lain, Christian Effendy Putra dan Ahmad Rizal Widianto (Aris), berbeda. Christian mengatakan, ampul tidak suka pakai tatakan. Aris menambahkan, tanpa tatakan tidak ada masalah asalkan media disiram sampai benar-benar basah. “Kalau memang kondisi panas banget, tinggal sesuaikan (frekuensi dan intensitas penyiraman) aja,” katanya.   
Bentuk kantung N. ampullaria unik, mudah dibedakan di antara semua jenis nepenthes yang ada, yakni membulat dengan mulut melingkar. Ketinggian kantung dapat mencapai 12 sentimeter, tetapi umumnya ditemukan setengah dari itu. Kantung sanggup berfungsi hingga lebih dari enam bulan (Clarke dan Lee, 2004). Kantung semar ini terdistribusi pada ketinggian antara 0 - 1.100 meter dpl (Mansyur, 2006).  
Keunikan lainnya, penutup kantung kecil dan tidak berkembang (vestigial), membuka lebar jauh ke belakang sehingga tidak ada yang menghalangi benda masuk secara vertikal dari atas.Kelenjar nektar pada penutup maupun bibir kantung sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Kantung juga tidak memiliki zona lapisan lilin yang pada kantung semar lain berfungsi untuk mencegah serangga merayap keluar. Ciri khas paling utama adalah pembentukan “karpet” kantung yang rapat di permukaan tanah. Formasi ini menghindari tumpang tindih yang bisa terjadi jika ada kantung di atasnya dan memperluas area tangkapan benda-benda dari atas, seperti dedaunan mati. N. ampullaria yang hidup di bawah kanopi bisa mendapat unsur N hingga 35% dari serasah daun, sedangkan yang hidup di area terbuka, unsur tersebut sepenuhnya berasal dari mangsa invertebrata (Moran et al, 2003). Karena ciri khas yang menangkap “sampah” daun ini, N. ampullaria lebih banyak diakui sebagai dentrivora daripada insektivora (Pavlovič et al, 2012).
Media yang sering direkomendasikan adalah campuran cocopeat dan arang sekam, dengan proporsi sama banyak. Namun, menurut Yulianto Tedjo dan Markus Andy, penggunaan cocopeat rentan mengundang cacing. Keduanya menggunakan sekam bakar saja sebagai media.
Air rawa gambut juga memiliki keasaman tinggi, dengan pH kurang dari 4 (Posa et al, 2011). Untuk menurunkan pH media, Stefe Sugianto menambahkan gambut di atas media cocopeat dan arang sekam. Proporsi ketiga bahan tersebut dibuat seimbang. “Kurasa ga masalah di-mix,” katanya.
Media lain juga bisa digunakan. Cristian Cien menggunakan moss sepenuhnya. Dia mengingatkan, nepenthes yang di Kalimantan Tengah disebut kantong babi ini memerlukan perlakuan khusus. “Gak mau dipindah-pindah posisi.Kalau stres sedikit, ngambek enam bulan gak ngantong,” ujar Cien.
Di alam, kantung N. ampullaria seringkali dihuni larva serangga seperti lalat dan nyamuk (Cresswell, 1998). Namun, untungnya serangga pembawa penyakit berbahaya, seperti nyamuk Aedes aegypti dan A. albopictus, tidak tertarik untuk bertelur di dalamnya (Chou et al, 2016).
Nepenthes_ampullaria_climbing_stem.jpg
Tangkai memanjat dan roset akar N. ampullaria. (Robert Jong)
Referensi
Chou LY, Dykes GA, Wilson RF, Clarke CM (2016) Nepenthes ampullaria (Nepenthaceae) pitchers are unattractive to gravid Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae). Environ. Entomol. 45(1): 201-206
Clarke C, Lee C (2004) Pitcher Plants of Sarawak. Kinabalu: Natural History Publications
Cresswell JE (1998) Morphological correlates of necromass accumulation in the traps of an Eastern tropical pitcher plant, Nepenthes ampullaria Jack, and observations on the pitcher infauna and its reconstitution following experimental removal. Oecologia 113(3): 383-390
Mansyur M (2006) Nepenthes: Kantong Semar yang Unik. Jakarta: Penebar Swadaya
Moran JA, Clarke CM, Hawkins BJ (2003) From carnivore to detritivore? Isotopic evidence for leaf litter utilization by the tropical pitcher plant Nepenthes ampullaria. Int. J. Plant. Sci. 164(4): 635-639
Moran JA, Clarke CM (2010) The carnivorous syndrome in Nepenthes pitcher plants: Current state of knowledge and potential future directions. Plant Signal. Behav. 5(6): 644-648
Pavlovič A, Slováková L, Šantrůček J (2011) Nutritional benefit from leat litter utilization in the pitcher plant Nepenthes ampullaria. Plant Cell Environ. 34: 1865-1873
Posa MRC, Wijedasa LS, Corlett RT (2011) Biodiversity and conservation of tropical peat swamp forests. Bioscience 61(1): 49-57

Friday, 14 April 2017

"Di Mana" ke Mana-mana

Oleh YANWARDI
Dalam suatu sidang promosi doktor linguistik, Anton M Moeliono sebagai promotor bertanya kepada promovendusnya. Kurang lebih begini: “Apakah suatu saat Anda bisa membuktikan bahwa kata di mana kelak memiliki perilaku yang berbeda dengan di mana yang hanya diakui sebagai kata tanya dalam bahasa Indonesia?”
Kini dalam data naskah-naskah serius kata di mana bertebaran, digunakan sebagai kata sambung subordinatif, bahkan antarkalimat. Menariknya, di mana bukan hanya sebagai penanda tempat, melainkan bisa waktu, tujuan, kausal, alat, dan lain-lain. Dalam konteks normatif kata di mana biasanya diakui hanya sebagai kata tanya, bukan ragam standar. Jadi, sebagai konjungsi, dia tidak diakui atau paling kurang, bukan ragam standar. Jika diamati lebih saksama, perilaku kata di manayang banyak dipermasalahkan adalah di mana yang konjungsi subordinatif atau berada dalam kalimat majemuk bertingkat, seperti “Dia datang pagi sekali di mana orang-orang masih tertidur” dan “Dalam masyarakat, di mana kehormatan bergantung pada senioritas….”
Sebenarnya perilaku di mana dalam bahasa Indonesia ditemukan pula sebagai konjungsi, tetapi bukan sebagai konjungsi subordinatif, melainkan sebagai konjungsi paralel dengan kata di situ. Ingat peribahasa “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”?
Dari aneka naskah yang saya edit, selalu ada kata di mana yang digunakan sebagai konjungsi subordinatif dan intrakalimat, penghubung di dalam kalimat. Saya melihat penulis yang berlaku demikian bukan kurang pengetahuan bahasanya. Bahkan, ada penulis yang berstatus sebagai doktor linguistik dan guru besar bahasa-sastra. Bukti bahwa mereka bukan awam: ada yang secara sengaja menulisnya dengan dirangkai (dimana). Sebaliknya, jika menulis di mana yang kata tanya, mereka mengejanya terpisah: di mana.
Data tadi bisa dikelompokkan menjadi paling tidak delapan penanda di mana, selain penanda lokatif. Berikut beberapa contoh.
“Jaringan di mana dimobilisasikan ….” (konjungsi relatif, bisa disulih kata yang);
“Konteks kalender pertanian di mana ritual ….” (instrumental/cara, bisa disulih dengan);
“Terjadilah perdebatan panas, di mana Van de Wall mengacu ….” (kausal, bisa disulih karena);
“Hal ini dapat kita temukan pada hari Minggu di mana umat Kristiani ….” (temporal, bisa diganti ketika);
“... curah hujan kian besar di mana para petani menjadi kian khawatir” (akibat, bisa disulih sehingga);
“Tentu saja pendekatannya berciri etnografi di mana penulis berusaha ….” (kopulatif, bisa disulih yaitu/yakni).
Tersua juga di mana yang opsional sehingga bisa dihilangkan tanpa mengubah makna dan struktur kalimat. Misalnya, “Zaman edan adalah masa di mana semua nilai kehilangan arti …” Tampak di mana dalam kalimat itu opsional karena bisa dihilangkan.
Dari bahasan atas data tersebut, saya melihat di mana sampai saat ini belum dapat dikatakan sebagai konjungsi intrakalimat karena sebenarnya konstruksi itu hanya pengaruh dari where dan interferensinya meluas bukan hanya bermakna lokatif saja, melainkan bisa waktu, alat, sebab, dan lain-lain. Sementara itu, konstruksi “aslinya” bisa kita temukan dengan mengganti di mana, sebagaimana tampak dalam bahasan di atas, dengan kata-kata tertentu. Dengan demikian, sampai saat ini, status kata di mana, dalam konteks preskriptif masih belum berubah, masih tetap sebagai kata tanya dan konjungsi paralel.
YANWARDI
Editor pada Yayasan Obor
Kompas, Sabtu, 15 April 2017

Sunday, 9 April 2017

Luka di Tubuh Bayi Republik

Oleh MUHAMMAD IKHSAN MAHAR dan ANTONY LEE
Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya mimpi orang-orang yang kauabaikan. Sekarang segera penjarakan aku. Katakan kepada siapa pun, seorang pemberontak yang kesepian telah menyerah dan tak ingin lagi melanjutkan perang.
(“Kematian Kecil Kartosoewirjo”, Triyanto Triwikromo)
Mereka berjuang bersama mengusir penjajah. Namun, waktu mengantar sebagian dari para pejuang dan tokoh bangsa itu saling menodongkan senjata. Sebuah imbas dari ketidakpuasan elite yang beresonansi dengan kekecewaan masyarakat atas situasi sosial-politik yang tidak menentu.
rumah kartosoewirjo.jpg
Tampak rumah milik keluarga besar Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang kini ditempati keponakan Kartosoewirjo, Nuk Murdati (82), Kamis (9/3), di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Rumah tersebut dibangun sejak 1890-an. (Kompas/Muhammad Ikhsan Mahar)
Nuk Mudarti (82), keponakan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, menerima kami dengan ramah, Kamis (9/3) siang, di kediamannya di Jalan Raya Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebelum mempersilakan duduk di ruang tamu rumahnya, ia beberapa kali menanyakan asal dan tujuan kami berkunjung ke rumahnya.
“Sejak masa Belanda sampai awal kemerdekaan, rumah ini selalu diawasi aparat,” kata Nuk.
Kondisi itu tak lepas dari sejarah keluarga besar Nuk yang sebagian di antaranya dilabeli pemberontak. Paman Nuk, Sekarmadji, merupakan pemimpin Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Sementara paman Sekarmadji, yakni Marco Kartodikromo, dianggap sebagai pemberontak oleh Belanda dan diasingkan ke Boven Digoel, Papua, pada 1926. Marco dikenal sebagai wartawan dan novelis berpandangan kiri. Ia meninggal di Boven Digoel pada 1932 karena malaria.
Rumah Nuk yang berbahan utama kayu jati dan bercat putih itu dibangun tahun 1890-an. Rumah dengan sebagian rangka atap sudah lapuk dimakan usia itu merupakan rumah keluarga besar Sekarmadji atau tepatnya milik paman Sekarmadji, yaitu Kartodimedjo. Di masa mudanya, Sekarmadji beberapa kali bermalam di rumah itu ketika tengah menikmati libur di Europeesche Lagere School di Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Nuk mengungkapkan, kakek Sekarmadji, Kartodikromo, pernah menjabat Lurah Cepu. Literatur sejarah juga mencatat ayak Sekarmadji, yakni Kartosoewirjo, merupakan mantri candu.
Menurut Nuk, keluarganya terkesan abangan, termasuk Sekarmadji. Oleh karena itu, ia tak terlalu paham apa yang mendorong pamannya angkat senjata untuk mendirikan DI/TII di masa awal Republik. Namun, keluarga besar mereka, kata Nuk, mendidik untuk selalu terbuka soal pandangan hidup. “Kami memegang teguh blokosuto, yakni teguh pada pendirian dan tidak akan menjilat kata-kata sendiri,” ujarnya.
Paham keislaman
Menurut KD Jackson di dalam Traditional Authority and National Integration: The Dar’ul Islam Rebellion in West Java (1971), paham keislaman Sekarmadji dipengaruhi tokoh Islam dan ulama yang bersinggungan dengannya. Dimulai awal dekade 1920-an, paham Islam-nya dipengaruhi sang guru, Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Pada 1929, ketika menetap di Malangbong, Kabupaten Garut, Sekarmadji mengenal Kiai Ardiwisastra. Kedua orang itu memberi pengaruh besar terhadap cikap bakal pemikirannya membentuk negara Islam.
Pemikiran radikal Sekarmadji dimulai ketika ia membentuk Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) tandingan di Malangbong, April 1940, sebagai bentuk protes terhadap pimpinan PSII yang saat itu cenderung bersikap kooperatif terhadap Belanda. Ia juga mendirikan pesantren yang dinamai Institut Suffah.
Awalnya, Institut Suffah didirikan untuk menyiapkan laskar Sabilillah dan Hizbullah untuk melakukan perlawanan gerilya terhadap tentara Belanda di wilayah Jawa Barat. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Sekarmadji mendukung.
Namun, dukungan Sekarmadji terhadap pemerintahan Indonesia sirna setelah ia kecewa atas hasil Perjanjian Renville, 17 Januari 1948, yang mengharuskan pasukan tentara Indonesia ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat. Itu artinya tidak ada lagi kekuasaan RI di tanah Pasundan.
Dalam Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo: Angan-Angan yang Gagal, Holk H Dengel menjelaskan, atas kekecewaannya terhadap Pemerintah RI mengakibatkan perjuangan tentara DI/TII beralih dari mempertahankan kemerdekaan Indonesia menjadi untuk memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII). Sekarmadji meresmikan NII di Cisampah, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat, 7 Agustus 1949.
Pertempuran pertama antara Divisi Siliwangi Tentara Nasional Indonesia dengan Tentara Islam Indonesia terjadi 25 Januari 1949. Kala itu, pertempuran terjadi di daerah Priangan Timur dan menewaskan pemimpin Divisi Siliwangi, yaitu Mayor Utarja. Karena pertempuran saudara itu, M Natsir pun ditugaskan oleh Mohammad Hatta untuk berkomunikasi dengan Sekarmadji di Bandung, 4 Agustus 1949. Natsir kemudian membuat surat kepada Sekarmadji yang diserahkan melalui A Hassan, salah satu pemimpin Persatuan Islam (Persis). Dalam surat balasannya, Sekarmadji menegaskan bahwa NII telah diproklamirkan dan tidak dapat ditarik lagi.
“Saya tidak mau menelan air ludah saya kembali,” tulis Sekarmadji di surat balasannya.
Kekecewaan serupa juga menimbulkan gerakan DI di wilayah lain di Indonesia, seperti di Aceh dan Sulawesi. DI Aceh yang diproklamirkan Teungku M Daud Beureueh, selain karena disebabkan kekecewaan atas dasar negara, juga karena adanya status Aceh yang tidak dijadikan provinsi, tetapi hanya bagian dari Provinsi Sumatera Utara.
BJ Bolland dalam The Struggle of Islam in Modern Indonesia (1982) mengungkapkan, korespondensi surat dilakukan Kahar Muzakkar kepada Sekarmadji pada 5 Juli 1950. Dalam surat itu, Kahar menulis menerima pengangkatan sebagai panglima Tentara Islam Indonesia untuk Sulawesi.
Operasi gerilya yang dilakukan Kahar juga diawali kemarahannya kepada Kolonel Kawilarang yang menolak permintaannya agar semua anggota Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan diterima sebagai anggota TNI dan dibentuk sebagai sebuah brigade khusus yang akan dinamakan Divisi Hasanuddin.
Kekecewaan daerah
Selain latar belakang ideologi, pemberontakan juga disebabkan ketidakpuasan daerah terhadap kinerja pemerintah pusat. Kondisi Indonesia pasca Pemilu 1955 menambah panjang daftar pemberontakan di daerah terhadap pemerintah pusat.
Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Susilo Utomo, menuturkan, perdebatan elite politik seusai pemilu pertama, terutama mengenai Undang-Undang Dasar, menyebabkan pemerintah pusat tidak mengacuhkan pembangunan di daerah.
Perdebatan panjang yang terkesan elitis mengakibatkan rakyat di daerah merasa tidak dipedulikan, apalagi ditambah dengan alokasi pembangunan yang sangat sedikir, bahkan tidak ada. Akibatnya, menurut Susilo, muncul gerakan untuk menentang pemerintah, khususnya dari daerah yang memiliki peran signifikan dalam kemerdekaan Indonesia.
Pada medio 1956-1957 muncul organisasi perlawanan di daerah, seperti Dewan Banteng di Padang (Sumatera Barat), Dewan Garuda di Palembang (Sumatera Selatan), Dewan Gajah di Medan (Sumatera Utara), Dewan Manguni di Manado (Sulawesi Utara), dan Perjuangan Rakyat Semesta di Makassar (Sulawesi Selatan). Pada 15 Februari 1958 berdiri pula Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang.
Selain kue pembangunan yang terpusat di Jawa, dalam Sejarah Nasional Indonesia VI, Marwati Djoened Poesponegoro menuturkan, pemberontakan bersenjata dan gerilya di daerah muncul karena kekecewaan tidak hanya dirasakan rakyat, tetapi juga oleh angkatan bersenjata. Sejumlah pimpinan militer berperan, di antaranya Panglima Komando Tentara Teritorium I/Bukit Barisan Kolonel Maluddin Simbolon yang memprakarsai Dewan Gajah dan Komandan Resimen Infanteri 4 TT-1/Bukit Barisan Letnan Kolonel Ahmad Husein yang mendirikan Dewan Banteng yang jadi embrio pembentukan PRRI.
Marwati menulis, pejabat militer merasakan pula alokasi pembangunan yang tidak merata di daerah sehingga mereka mengalami kesusahan, misalnya untuk membangun asrama yang layak bagi pasukannya. Hal itu menyebabkan panglima militer mendukung gerakan daerah.
Kondisi pada dua dekade awal RI itu masih relevan hingga saat ini. Oleh karena itu, program Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk lebih memeratakan pembangunan.
Sudah sepatutnya, luka-luka di awal kelahiran Indonesia bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah pusat untuk memperhatikan pemerataan pembangunan. Dan, mewujudkan cita-cita bangsa, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
pemberontakan 1948-1965.jpg

Kompas, Sabtu, 1 April 2017

Saturday, 8 April 2017

Pemilu 1955, Pembelajaran dari Era Partai Ideologis

Oleh ANTONY LEE dan MUHAMMAD IKHSAN MAHAR
Pemilihan Umum 1955 menjadi salah satu tonggak penting perjalanan demokrasi Indonesia. Pemilu pertama itu dinilai sangat demokratis. Partai politik menjadikan ideologi sebagai basis aktivitas dan pengambilan keputusan. Sebuah bahan refleksi berharga bagi parpol di masa kini yang kerap dikritik sekadar menjadi “kendaraan”.
Bung Karno Pemilu Tahun 1955.jpg
Presiden pertama RI Soekarno memasukkan surat suara ke kotak suara dalam Pemilu 1955.
Foto-foto yang terpampang di Rumah Pintar Pemilu gedung Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta, Rabu (29/3), bisa membawa mereka yang melihatnya membayangkan seperti apa Pemilu 1955. Di salah satu foto hitam-putih yang dipajang di papan pamer menunjukkan seorang pemilih yang menggunakan tongkat dipandu oleh petugas. Di foto yang lain, terlihat presiden pertama RI Soekarno memasukkan surat suara ke kotak suara.
Pemilu 1955 diselenggarakan dua kali. Pemilu pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilangsungkan pada 29 September 1955, sedangkan untuk memilih anggota Konstituante–yang bertugas merumuskan konstitusi baru–digelar pada 15 Desember 1955.
Sebenarnya, pemilu pertama direncanakan berlangsung pada Januari 1946. Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945 mendorong lahirnya sejumlah parpol sebelum penyelenggaraan pemilihan badan perwakilan rakyat, Januari 1946. Namun, rencana itu buyar karena agresi militer Belanda. Setelah Belanda mengakui kedaulatan RI pada 1949, pemilu masih belum bisa juga terselenggara karena instabilitas sosial dan politik. Baru pada 1953, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi basis penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan anggota Konstituante disahkan.
Animo masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya di Pemilu 1955 amat luar biasa. Agung Pribadi dalam Pemilihan Umum 1955 mencatat, pada Pemilu DPR, 91,54 persen rakyat yang berhak memilih menggunakan hak suaranya. Sementara di Pemilu Konstituante, partisipasi pemilih mencapai 89,33 persen. Saat itu, dari 77,9 juga penduduk Indonesia, 43,1 juta di antaranya terdaftar sebagai pemilih.
Regulasi Pemilu 1955 juga sangat terbuka. Herbert Feith dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia menyebut saat itu banyak kritik yang menyebut sistem pemilu yang ditetapkan melalui UU No 7/1953 terlalu perfeksionis dan rumit. Namun, dia menilai ketentuan itu hasil kerja yang hati-hati dalam menyesuaikan berbagai teknik kepemiluan dengan karakteristik Indonesia.
Keterbukaan yang luar biasa itu terlihat, misalnya, dalam Pasal 36 UU No 7/1953 yang membuka peluang bagi kandidat anggota DPR dan Konstituante untuk mencalonkan diri tidak hanya lewat parpol. Alhasil, Pemilu 1955 diikuti 36 parpol, 34 ormas, dan 48 perseorangan untuk pemilu anggota DPR. sementara pemilu anggota Konstituante diikuti 39 parpol, 23 ormas, dan 29 perseorangan.
Partai politik
Pemilu 1955 tak benar-benar sempurna. Beberapa literatur mengenai Pemilu 1955 juga menunjukkan kecurangan terjadi dengan intensitas berbeda antara pemilu anggota DPR dan pemilu anggota Konstituante. Kampanye juga berlangsung keras. Di sebagian daerah terjadi intimidasi terhadap pemilih. Kekerasan juga terjadi.
Salah satu arsip yang tersimpan di Arsip Negara Republik Indonesia ikut menggambarkan kerasnya persaingan antara parpol tertentu yang berbeda ideologi politik. Surat Rahasia Jaksa Agung Muda Zainal Abidin ke Perdana Menteri tertanggal 23 Februari 1954 Nomor PLK.C.2/625/3/3, misalnya, menceritakan ada upaya dari pengurus partai di Kulon Progo, Yogyakarta, untuk menculik dan merampok beberapa tokoh lokal terkemuka dari partai-partai pendukung pemerintah. Namun, rencana itu digagalkan polisi.
Kerasnya persaingan itu baru terjadi menjelang pemilu. Herbert Feith membagi relasi parpol di masa awal RI dalam dua periode. Pada 1945-1949, parpol tidak hanya bertarung secara politik, tetapi sayap militer masing-masing parpol juga berjuang mempertahankan kemerdekaan RI dari serbuan Belanda. Pada periode 1950-1953, parpol mulai memusatkan perhatian untuk saling bersaing.
Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Susilo Utomo, mengutip pandangan Herbert Feith, menuturkan, pada masa itu ada lima roh pemikiran parpol-parpol besar, yaitu radikal nasionalisme, tradisional Jawa, Islam, sosial demokrat, dan komunisme. Program dan aktivitas parpol mencerminkan program dan ideologi yang mereka miliki sehingga partai juga bisa memiliki massa pendukung yang loyal.
“Kalau pemilu setelah Reformasi, parpol hanya seperti kendaraan. Hanya sedikit yang parpol ideologi. Sementara pemilihnya cenderung pragmatis atau sering disebut pemilih wangsit, wang disit (uangnya dulu),” kata Susilo Utomo.
Sebagai dampaknya, biaya politik jadi besar karena suara pemilih harus diraih melalui pemberian uang. Akibat selanjutnya, pejabat yang terpilih di pemilu kemudian harus mencari sumber dana tambahan untuk mengembalikan uang yang habis dalam pemilu. Korupsi kemudian menjadi jalan pintas.
Menurut Susilo Utomo, Pemilu 1955 relatif bebas dari politik uang. Konstituen partai tak jarang justru menyumbang parpol yang didukungnya. Mereka rela mengeluarkan uang karena ada keterikatan ideologis dengan partai. Pada saat terpilih, orang-orang parpol itu juga tidak berani mengingkari ideologi dan platform partai yang menjadi cita-cita konstituennya.
Selain itu, kaderisasi parpol juga berlangsung baik. Calon pemimpin dipersiapkan parpol tidak melalui “kontes” terbuka yang sangat bergantung pada elektabilitas dan sumber dana seperti yang terjadi saat ini.
Pragmatisme partai dan pemilih saat ini memang imbas dari deparpolisasi yang berlangsung selama Orde Baru. Partai “direnggangkan” dari konstituennya. Namun, di era Reformasi, sudah seyogianya, partai merevitalisasi diri dengan kembali menyentuh rakyat melalui kebijakan berbasis ideologi, bukan sekadar kepentingan meraih kuasa. Semua hanya kepentingan atas hadirnya parpol yang berkualitas. Ini karena parpol yang sehat juga akan memperkuat demokrasi Indonesia.
Kompas, Minggu, 2 April 2017