Sunday, 29 May 2016

Peta Direvisi, Sumber Baru Gempa Ditemukan

JAKARTA, KOMPAS — Riset terbaru menemukan data dan sumber gempa baru di sejumlah wilayah Indonesia dengan potensi kekuatan lebih besar daripada perhitungan sebelumnya. Sebagian sumber gempa itu berpotensi menimbulkan dampak pada kota-kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta dan Surabaya.
Temuan ini mengubah peta gempa Indonesia, sekaligus menuntut perubahan standar bangunan dan tata ruang, serta manajemen mitigasi bencana.
”Banyak gempa besar di Indonesia di luar ekspektasi para ahli. Misalnya gempa Aceh 2004, Yogyakarta 2006, Padang 2009, dan gempa Samudra Hindia 2012. Dari riset terbaru, kami menemukan sejumlah sumber gempa baru belum masuk peta gempa,” kata Irwan Meilano, ahli gempa dari Institut Teknologi Bandung, di Jakarta, Minggu (29/5).
Sumber gempa baru terutama di zona Banda-Flores, sesar Sumatera, sesar di Jawa, gempa dari zona subduksi selatan Jawa, dan sesar aktif memanjang dari utara laut Pulau Bali sampai daratan Jawa bagian utara. ”Temuan baru kegempaan ini akan diuji publik, Senin (30/5) dan Selasa (31/5), di Jakarta, untuk revisi peta gempa nasional,” kata Irwan, yang juga Koordinator Geodesi, Tim Pemutakhiran Gempa Indonesia.
Untuk daerah Banda dan Flores, ancaman gempa terutama dari zona subduksi di selatan. ”Hasil riset terbaru kami menunjukkan, pergerakan di sebelah utara (back arc Bali-Wetar) lebih aktif. Potensi gempa dari utara Bali hingga Pulau Wetar di atas magnitudo (M) 8,” ujarnya.
Patahan di utara Bali itu dideteksi menerus ke barat hingga di daratan Jawa bagian utara, atau dikenal Sesar Kendeng. Kecepatan gerakan Sesar Kendeng 5 mm per tahun, dan bisa berdampak pada Kota Surabaya.
Di Jawa Barat, riset terbaru sesar Lembang, yang diprediksi memicu gempa kekuatan maksimal magnitudo 6,4, kini direvisi jadi maksimal magnitudo 7. ”Ada bukti, gempa yang merusak di Jawa Barat pada 1450 bersumber dari sesar ini,” ujarnya.
Untuk sesar Sumatera, revisi terutama akan dilakukan bagi zona sesar darat di Aceh dan Lampung. ”Dulu sesar Aceh dinilai rendah aktivitas dengan pergerakan 2 mm per tahun, kini ditemukan kekuatan gerak 20 mm per tahun atau 10 kali. Pergerakan sesar Sumatera di Lampung 8 kali lebih aktif dari hitungan sebelumnya,” katanya.
Ancaman Jakarta
Untuk Jakarta, data menunjukkan kota itu pernah hancur besar akibat gempa pada 1699. Selain dari sesar Baribis yang memicu gempa merusak pada 1780, gempa kemungkinan dari zona subduksi selatan Jawa, kekuatan lebih besar daripada perhitungan sebelumnya. ”Data terbaru, gempa subduksi di selatan Jawa kekuatan minimal M 8,5, dari sebelumnya diperkirakan maksimal M 8,1,” kata Irwan.
Riset oleh ahli paleotsunami Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Eko Yulianto, di selatan Jawa menemukan jejak tsunami besar di masa lalu. ”Kami menemukan deposit tsunami raksasa di Binuangun, Kabupaten Lebak (Banten) dan Widoropayung, Cilacap (Jawa Tengah) pada masa hampir bersamaan, 300 tahun lalu,” ucapnya.
Berdasarkan jarak lokasi deposit tsunami lebih dari 500 km, gempa pemicunya diduga amat kuat. ”Panjang rupture (bidang yang retak) pemicu tsunami setara gempa di Sendai, Jepang, pada 2011. Perkiraan gempa di atas magnitudo 9,” ujarnya.
Gempa kuat dari selatan Jawa memicu kehancuran di Jakarta. Menurut katalog gempa Arthur Wichman (1918), gempa amat kuat di Jakarta, 5 Januari 1699, pukul 01.30, merobohkan banyak bangunan dan memicu longsor besar di Gunung Gede-Pangrango dan Salak. (AIK)

Kompas, Senin, 30 Mei 2016

Tinjauan Penerapan dan Evaluasi Breakscore pada Tablet

Breakscore adalah lekukan garis lurus yang melintang di tengah tablet yang bertujuan untuk memudahkan pematahan tablet sehingga bisa diperoleh dosis obat yang lebih rendah dibandingkan dosis obat secara keseluruhan. Dengan adanya garis ini, pasien dapat membelah tablet dengan alasan seperti pengaturan dosis, memudahkan menelan tablet, dan mengirit biaya (van Santen et al, 2002). Umumnya, alasan terakhir ini yang sering ditemukan. Harga obat dengan potensi yang berbeda dari satu pabrik pembuatnya seringkali tidak berbeda banyak, sehingga jika menggunakan obat dengan dosis yang lebih tinggi kemudian membelahnya tentu yang diperoleh adalah harga yang lebih rendah dibandingkan membeli obat tunggal dengan dosis yang diharapkan.
FDA (2013) mengharuskan tablet generik memiliki breakscore yang sama dengan produk originator. Dengan demikian, pasien bisa beralih menggunakan produk obat dari perusahaan mana pun tanpa mengalami kesulitan terkait dosis. Sebagai tambahan, jika produk originator menggunakan breakscore, sedangkan produk generik, dengan alasan tertentu, menghilangkannya,maka bisa jadi hal ini mempengaruhi pemakai obat untuk memilih mana yang lebih nyaman untuk digunakan.
Permasalahan yang sering ditemukan dari tablet dengan breakscore antara lain kesulitan pematahan, tablet terbagi tidak sama besar, dan kehilangan massa (van Santen et al, 2002).
Tablet sulit dipatahkan sering dilaporkan atau pun dialami, terutama oleh orang berusia lanjut. Ukuran yang kecil dan bentuk tablet tertentu sering kali menjadi kendala dalam pembelahan, terutama untuk dapat dipegang saat pematahan. Tablet dengan breakscore direkomendasikan memiliki diameter minimal 8 mm untuk bisa dipegang dengan mudah. Bentuk tablet memanjang (elongated), atau seringkali disebut kaplet, lebih mudah dipatahkan daripada bentuk tablet bulat (van Santen et al, 2002). Bentuk kaplet akan mudah dipatahkan jika berdiameter tidak kurang dari 10 mm; dan rasio diameter/panjang tidak kurang dari 2,0; dan kedalaman breakscore tidak kurang dari 0,5 mm; dan kekerasan tablet tidak lebih dari 100 N (van der Steen et al, 2010).
Tablet yang lebih tebal lebih sulit dipatahkan dibandingkan tablet yang lebih tipis, dengan diameter yang sama.Tablet dengan sudut membulat cenderung lebih sulit ditempatkan pada alat pemotong tablet. Salah satu bentuk tablet yang mudah dipatahkan disebut ‘Snap-Tab’. Tablet ini memiliki bentuk melengkung di sisi berlawanan dengan sisi breakscore. Pematahan tablet Snap-Tab salah satunya dapat dilakukan dengan cara menekan tablet pada sisi breakscore (Gambar b).
Tampak atas dan tampak samping Snap-Tab (kiri) dan cara pematahan tablet dengan tangan (van Santen et al, 2002)
Masalah lain dari tablet dengan breakscore adalah hasil pembagian tidak sama besar. Hasilnya, pasien bisa mendapatkan dosis yang tidak sama, Dari satu tablet yang dibelah, dosis yang diterima menjadi jauh lebih kecil, sedangkan separuh sisanya memberikan dosis yang jauh lebih tinggi.  Disain dan kedalaman breakscore dapat memilik pengaruh besar pada kemampuan tablet untuk dipatahkan, baik dari segi kemudahan untuk dipatahkan maupun dari variasi antarpatahan.
Breakscore yang tidak dalam dapat menyebabkan tablet terbelah menyamping, tidak tegak lurus, sehingga perbedaan massa antarpatahan menjadi besar. Sudut kemiringan dan ketajaman sudut breakscore tidak berpengaruh pada kemudahan pematahan tablet. Namun, perlu diperhatikan bahwa breakscore yang terlalu dalam tidak selalu berhasil memperbaiki kemudahan pematahan. Hal ini disebabkan karena dengan peningkatan kedalaman breakscore terjadi peningkatan kekerasan pada titik tegahnya, sehingga timbul fraktur di samping breakscore tersebut (van Santen et al, 2002).  
Masalah ketiga, kehilangan massa, terjadi karena penyerbukan dan fragmentasi bagian sekitar pematahan saat tablet dibelah. Kehilangan massa ini dapat menyebabkan penurunan dosis obat untuk pasien penerima obat dan timbulnya potensi kontaminasi pada pasien lain.
Farmakope Eropa merupakan yang pertama kali memasukkan pengujian pembagian tablet dengan breakscore (disebut break-mark) pada tahun 2002, yakni dalam monografi 0478 Ph. Eur. Suppl.4.1. tentang tablet. Dalam monografi tersebut ditekankan bahwa untuk memastikan pasien mendapatkan dosis yang dibutuhkan, ketepatan pembagian melalui breakscore harus dievaluasi selama pengembangan produk, dalam hal keseragaman massa antarpatahan.
Metode evaluasi yang ditetapkan Farmakope Eropa menggunakan menggunakan 30 tablet yang dipilih secara acak dan dipatahkan menggunakan tangan. Dari setiap tablet, diambil satu bagian, sedangkan bagian lainnya disingkirkan. Patahan dari 30 tablet tersebut kemudian ditimbang dan dihitung massa rata-ratanya. Tablet dinyatakan memenuhi syarat jika tidak lebih dari satu massa individual keluar batas antara 85% hingga 115% massa rata-rata. Sebaliknya, tablet dinyatakan tidak memenuhi syarat jika lebih dari satu massa individual keluar dari batas rentang tersebut atau jika ada satu (atau lebih) massa individual di luar batas 75% hingga 125% massa rata-rata (EDQM, 2010).
Pada 2009, Green et al mempublikasikan artikel pendorong dalam PF 35(6) yang mengusulkan pengujian tablet dengan breakscore dalam USP. Pengujian tersebut mencakup akurasi pembagian, kehilangan massa, dan kemudahan pematahan.
Pengujian akurasi pembagian yang diajukan sama dengan metode evaluasi Farmakope Eropa. Uji kehilangan massa juga ditentukan dengan menggunakan 30 tablet yang dipilih secara acak. Tiap tablet tersebut kemudian dicatat beratnya, dipatahkan dengan tangan, dan berat hasil patahannya ditimbang. Tablet dinyatakan memenuhi syarat jika kehilangan massa rata-rata tidak lebih dari 3,0%.
Kemudahan pematahan diuji dengan panel yang terdiri dari 10 sukarelawan lanjut usia sehat, dengan rata-rata usia tidak lebih dari 75 tahun dan tidak ada yang lebih muda dari 65 tahun. Tidak ada batasan rasio gender dalam pemilihan anggota panel. Namun, tidak boleh ada anggota yang mengalami permasalahan tangan dan/atau jari tidak boleh diikutkan dalam pengujian. Tiap panelis selanjutnya diminta untuk memecahkan satu tablet dengan tangan dan memberikan penilaian apakah tablet bisa dipecahkan dengan mudah atau tidak. Hasil pengujian dinyatakan memenuhi syarat jika semua panelis mampu mematahkan tablet. Jika tidak, pengujian dapat dilanjutkan dengan penambahan masing-masing dua tablet untuk satu panelis atau total 30 tablet. Dari total 30 tablet yang diujikan ini, minimal 27 tablet (78%) harus mendapatkan penilaian mudah dipatahkan dengan tangan.
BPOM (2011) meminta evaluasi tablet dengan breakscore sebagai salah satu persyaratan pendaftaran produk obat terkait. Pemeriksaan yang diminta berupa uji keseragaman kadar.
FDA (2013) memberikan pedoman untuk industri khusus terkait breakscore. Beberapa kriteria yang diberikan dalam pedoman tersebut antara lain:
  1. Jumlah dosis yang diperoleh dari hasil pematahan tidak boleh di bawah dosis terapetik minimum sesuai yang diindikasikan dalam label.
  2. Patahan tablet harus aman untuk ditangani dan tidak menimbulkan risiko paparan obat yang tidak diinginkan.
  3. Tablet lepas terkendali, yang pengendalian pelepasan obatnya dapat terpengaruh pematahan obat, tidak boleh memiliki fitur breakscore.
  4. Patahan tablet, jika tidak langsung digunakan dan disimpan dalam wadah obat tanpa penyekat atau desikan, harus menunjukkan stabilitas yang memadai selama 90 hari pada suhu penyimpanan 25°C ± 2°C/60%RH ± 5%RH.
three-pill-bottles-Medium.jpg
Wadah obat (pill-container)
  1. Patahan tablet harus memenuhi persyaratan yang sama dengan tablet utuhnya, dengan dosis ekivalen. Uji disolusi dilakukan terhadap minimal 12 pecahan tablet. Berikut kriteria khusus yang harus dievaluasi selama masa pengembangan, perbesaran, hingga skala pilot:
    1. Tablet lepas segera:
      1. Keseragaman unit sediaan: memenuhi keragaman bobot atau keseragaman kandungan, sesuai Bab Umum USP <905> Uniformity of Dosage Units. Pengujian keragaman bobot hanya boleh diterapkan untuk patahan tablet yang mengandung 25 mg atau lebih bahan obat, dengan persentase 25% atau lebih dari total patahan tablet. Di luar itu, pengujian menggunakan keseragaman kandungan.
      2. Kemudahan pematahan tablet dengan kekerasan di kedua ujung batas rentang persyaratan yang diajukan:
        1. Pengujian 15 tablet untuk memastikan kehilangan massa kurang dari 3,0% antarsegmen (30 untuk tablet dua-segmen, 45 untuk tablet tiga-segmen, dan seterusnya) dibandingkan keseluruhan tablet.
        2. Patahan tablet harus memenuhi uji kerapuhan sesuai Bab Umum USP <1216> Tablet Friability.
      3. Uji disolusi patahan tablet: memenuhi persyaratan untuk rilis produk jadi.
    2. Tablet lepas terkendali menggunakan teknologi matriks:
      1. Memenuhi semua kriteria 5.a di atas.
      2. Uji disolusi patahan tablet: menggunakan tablet dengan kekerasan di kedua ujung batas rentang persyaratan yang diajukan.
      3. Profil disolusi terbanding: memenuhi kriteria faktor kesamaan (f2) antara tablet utuh dan tablet yang sudah dipatahkan.
    3. Tablet lepas terkendali menggunakan sistem multi-unit:
      1. Memenuhi semua kriteria 5.a dan 5.b di atas.
      2. Profil disolusi terbanding: memenuhi kriteria faktor kesamaan (f2) antara pelet tanpa kompresi terhadap tablet utuh dan tablet yang sudah dipatahkan, untuk menilai keutuhan pelet selama kompresi.
  2. Konfigurasi breakscore harus sama dengan produk originator atau komparator yang ditunjuk.
  3. Evaluasi kemudahan pematahan tablet harus diberikan saat terjadi pengubahan Tingkat 2 dan Tingkat 3 pedoman SUPAC.
FDA (2016) selanjutnya memberikan pedoman untuk industri terkait disain produk untuk mengurangi kesalahan pengobatan. Dalam titik-titik yang harus dipertimbangkan selama pengembangan disain bentuk sediaan produk, secara khusus menyebutkan untuk tablet dengan breakscore:
  • Harus konsisten dengan dosis yang direkomendasikan. Breakscore yang dapat menghasilkan dosis yang tidak sejalan dengan penggunaan obat dapat menyebabkan kesalahan dosis pengobatan dan harus dihindari. Misalnya, pada produk tablet obat yang diberikan dengan peningkatan pendosisan 10 mg tidak boleh diberi breakscore yang dapat menghasilkan dosis 5 mg jika dosis 5 mg tersebut bukan termasuk dosis yang direkomendasikan.
  • Kemampuan pemakai untuk mematahkan tablet harus diuji dengan populasi sesuai pasien yang ditujukan. Tablet yang secara fisik sulit dipatahkan oleh pasien pemakai dan pematahan yang tidak menghasilkan distribusi bahan aktif yang sama banyak antarpatahan, dapat menyebabkan kesalah dosis pengobatan (misalnya, tablet dengan breakscore yang mengandung 15 mg bahan aktif, tetapi setelah dipatahkan menghasilkan 9 mg bahan aktif di satu patahan dan 6 mg di patahan lainnya).
  • Tablet yang tidak boleh dipatahkan karena alasan kinerja produk tidak boleh diberi breakscore. Tablet yang tidak boleh dipatahkan tetapi mengandung breakscore atau penandaan serupa breakscore (misalnya, garis atau symbol lainnya) dapat menyebabkan efek tidak diharapkan karena penyerapan obat yang tidak terkendali setelah tablet dipatahkan. Contoh produk yang kinerjanya dapat terpengaruh akibat pematahan ini antara lain sediaan lepas lambat atau lepas tundah, formulasi pencegah penyalahgunaan, dan tablet yang rapuh.
USP pada akhirnya memasukkan Bab Umum <705> Quality Attributes of Tablets Labeled as Having a Functional Score, terhitung mulai USP 37 (2013). Dalam bab umum tersebut terdapat dua macam pengujian, yakni pemecahan tablet dan dilanjutkan dengan disolusi atau disintegrasi.
Uji pemecahan tablet dilakukan dengan 30 tablet yang diambil secara acak. Berat tiap tablet ditimbang dan dicatat.Dari data berat tiap tablet ini selanjutnya dihitung berat yang dapat diperoleh dari masing-masing segmen setelah pematahan (misalnya, pada tablet dengan satu breakscore sehingga pematahan dapat menjadi dua segmen, bobot tablet utuh dibagi dua; sedangkan pada tablet dengan breakscore sehingga pematahan dapat menjadi tiga segmen, bobot tablet utuh dibagi tiga; dan seterusnya). Tiap tablet dipatahkan dengan tangan (tanpa bantuan alat mekanis) sesuai dengan breakscorenya. Berat tiap patahan ditimbang, dan untuk tiap tablet, dilakukan penghitungan persentase berat tiap patahan terhadap berat yang diharapkan dari tiap patahan untuk tablet tersebut. Patahan tablet dinyatakan memenuhi syarat jika beratnya tidak kurang dari 75% dan tidak lebih dari 125% dari berat yang diharapkan. Patahan tablet yang memenuhi syarat ini selanjutnya dapat digunakan dalam uji disolusi atau disintegrasi. Hasil uji pemecahan dinyatakan memenuhi syarat jika tidak kurang dari 28 dari 30 tablet memenuhi kriteria berat tablet patahan tersebut.
Disolusi untuk tablet lepas segera dilakukan dengan 12 patahan tablet, menggunakan kondisi sesuai monografi. Hasil uji dinyatakan memenuhi syarat jika rata-rata dari 12 hasil tersebut tidak lebih rendah dari Q dan tidak ada hasil kurang dari Q – 15%.
Disolusi untuk tablet lepas lambat ada dua alternatif. Prosedur yang digunakan sesuai dengan monografi. Prosedur alternatif pertama menggunakan profil disolusi terbanding, antara 12 tablet patahan dan 12 tablet utuh, dalam kondisi disolusi (media, alat, dan analisa) sesuai monografi. Dengan prosedur pertama ini, hasil uji dinyatakan memenuhi syarat jika kedua profil memenuhi kriteria faktor kesamaan (f2).
Prosedur alternatif kedua, menggunakan pengujian disolusi terhadap 12 patahan tablet menggunakan metode sesuai monografi. Hasil uji dinyatakan memenuhi syarat jika persentase bahan aktif yang dilepas pada waktu yang ditentukan sesuai dengan kritera L2 dalam Bab Umum USP <711>.
Uji disintegrasi hanya digunakan sebagai pengganti uji disolusi jika disebutkan dalam monografi.
Referensi
BPOM (2011) Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Perka BPOM RI No. HK.03.1.23.10.11.08481
Green G, Berg C, Polli JE, Barends DM (2009) Pharmacopeial Standards for the Subdivision Characteristics of Scores Tablets. Pharmacopeial Forum 35(6): 1598-1612
EDQM (2010) Monograph 01/2008:0478 Tablets. Ph. Eur. 7.0 pp. 736-738
FDA (2013) Guidance for Industy: Tablet Scoring: Nomenclature, Labeling, and Data for Evaluation. http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm269921.pdf
FDA (2016) Guidance for Industry: Safety Considerations for Product Design to Minimize Medication Errors. http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm331810.pdf
USP Convention (2016) General Monograph <705> Quality Attributes of Tablets Labeled as Having a Functional Score. USP 39: 539-540
van der Steen K, Frijlink HW, Schipper CMA, Barends DM (2010) Prediction of the ease of subdivision of scored tablets from their physical parameters. AAPS Pharm. Sci. Tech. 11(1): 126-132
van Riet-Nales DA, Doeve ME, Nicia AE, Teerenstra S, Notenboom K, Hekster YA, van den Bernt BJF (2014) The accuracy, precision and sustainability of different techniques for tablet subdivision: Breaking by hand and the use of tablet splitters or a kitchen knife. Int. J. Pharm. 466: 44-51
van Santen E, Barends DM, Frijlink HW (2002) Breaking of scored tablets: a review. Eur. J. Pharm. Biopharm. 53: 139-145

Thursday, 26 May 2016

Pengamatan Tanda Awal Gempa Dikembangkan

Aspek Sosial dan Budaya Jadi Tantangan
JAKARTA, KOMPAS — Gempa bumi menjadi bencana alam paling sulit diprediksi kapan akan terjadi, berapa kekuatan, dan di mana lokasinya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengembangkan sistem pemantau tanda awal gempa serta menjadi peluang baru mitigasi bencana ke depan.
"Banyak seismolog menyatakan, gempa bumi tak bisa diprediksi. Namun, sebagian lain, terutama dari kalangan non-seismolog, menyatakan bisa," kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya saat membuka seminar geofisika di Kantor BMKG, Jakarta, Kamis (26/5).
"Sejumlah paper menyebut gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 ada prekursornya (tanda-tanda awal). Kita sekarang punya sistem itu. Ini perlu ditingkatkan untuk kepentingan mitigasi ke depan," ujarnya.
Sistem pemantauan prekursor gempa ini, menurut Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Jaya Murjaya, dirintis sejak tiga tahun terakhir. Salah satunya dengan metode perekaman anomali magnet bumi.
"Prekursor gempa dipantau dengan meneliti adanya anomali spektrum magnet bumi komponen Z/H pada frekuensi 0.02 Hz untuk Sumatera dan Jawa Barat bagian selatan," ujarnya.
Sensor magnet bumi dipasang di Gunungsitoli (Sumatera Utara), Liwa (Lampung), dan Tangerang (Banten). Dari 28 kejadian gempa bumi di Gunungsitoli, sudah diketahui rata-rata waktu paparan anomali spektrum magnet bumi komponen Z/H dengan waktu kejadian gempa bumi 4 sampai 30 hari.
"Di samping itu, sudah dapat dihitung arah azimut pusat gempa bumi dari lokasi tempat pengamatan (sensor) dan hasilnya cukup baik. Metode ini sudah cukup baik, tetapi masih harus terus dikembangkan," ujarnya.
Peneliti BMKG, Suaidi Ahadi, memaparkan risetnya, pada 4 April 2016, terekam anomali geomagnetik di Gunungsitoli. Ternyata kemudian terekam gempa M 5,1 pada 17 April 2016.
Sementara anomali pada 8 April 2016 yang terekam lalu diikuti gempa M 5,1 pada 12 April dan anomali pada 10 April 2016 diikuti gempa M 5,5 pada 23 April 2016. "Kesimpulan kami, pemantauan prekursor gempa dengan data magnet bumi bisa memberikan informasi kurang dari satu bulan untuk aktivitas potensi sumber," kata Suaidi.
Gas radon
Bambang Sunardi, peneliti geofisika dari Litbang BMKG, mengatakan, selain mengamati anomali magnet bumi, pemantauan gas radon (Rn) telah dilakukan. Pemantauan itu dilaksanakan di sejumlah lokasi, seperti di Palabuhanratu, Jawa Barat, dan di Yogyakarta, tepatnya di kawasan Pundong dan Piyungan, Kabupaten Bantul.
"Dari pantauan kami, awal 2015, frekuensi gempa di Yogyakarta sedikit. Pada akhir 2015 cukup banyak gempa. Ternyata ini sejalan dengan peningkatan konsentrasi gas radon yang menunjukkan peningkatan pada akhir 2015," ujarnya.
Menurut Deputi BMKG Bidang Geofisika Masturyono, meski hasil riset berkembang baik, sejauh ini gempa belum bisa diprediksi secara presisi kapan terjadi hingga hitungan jam dan berapa magnitudonya. "Sistem ini harus diteliti lagi hingga bisa diimplementasikan," katanya.
Perlu juga dikembangkan sistem prekursor yang terintegrasi di antara dua sensor, misalnya radon dan geomagnetik, agar bisa saling mengonfirmasi. "Dari aspek sosial dan budaya, tantangannya amat besar jika sistem ini nanti diimplementasikan," ucapnya.
Andi mengingatkan, mitigasi gempa yang utama adalah pada mutu bangunan. Gempa tak membunuh, tetapi bangunan roboh perlu diwaspadai. Dalam kasus gempa di Yogyakarta pada 2006, kerugian mencapai Rp 3,1 triliun dan ribuan jiwa meninggal. (AIK)

Kompas, Jumat, 27 Mei 2016

Sunday, 15 May 2016

Masjid Luar Batang: Mercusuar Islam di Pantai Jakarta

Oleh SAIFUL RIJAL YUNUS dan WINDORO ADI
Sebanyak 12 buah tiang berdiri di tengah-tengah Masjid Jami Keramat Luar Batang. Tiang-tiang bercat putih itu terdiri dari empat baris, dengan jejeran tiga tiang untuk setiap baris. Tiang-tiang itu tidak menyangga apa pun, hanya bilah-bilah kayu yang menghubungkan setiap tiang pada bagian atasnya. Begitulah menurut riwayat.
Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (1/4).
Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (1/4). (Kompas/Saiful Rijal Yunus)
Ya, begitulah menurut riwayat ukuran surau yang pertama kali dibangun Al Mukarram Habib Husein bin Abubakar bin Abdillah Alaydrus. Jumlah tiang juga penanda 12 imam," kata Husein Fikri Alaydrus (50). Husein Fikri adalah kerabat dekat Habib Husein, yang jika dirunut telah masuk dalam generasi kelima.
Kamis (12/5) siang, cuaca terik di bagian utara Jakarta. Tiupan angin dari laut yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari masjid ini sesekali terasa.
Puluhan orang beribadah di dalam masjid. Lantunan ayat-ayat suci Al Quran mengalun. Bukan hanya dari dalam masjid, melainkan juga dari area makam yang berada di area masjid. Beberapa orang duduk di dekat makam, sementara beberapa lainnya berdiri. Mereka adalah para peziarah makam keramat Habib Husein. Ziarah seperti ini telah dilakukan semenjak ratusan tahun lalu.
Adolf Heuken, dalam buku Historical Sites of Jakarta (Cipta Loka Caraka, Jakarta, 2003) menulis, Masjid Luar Batang merupakan tempat yang istimewa dan banyak didatangi peziarah. Sebab, di tempat itu ada makam ulama terkenal.
Ada dua makam di area masjid. Satu berukuran besar dan ditutup kain hijau. Itulah makam Habib Husein. Dan, satu makam lagi dengan ukuran penutup yang lebih kecil. Menurut riwayat, makam kedua ini adalah makam Haji Abdul Kadir.
Menurut kepercayaan pewaris makam, Haji Abdul Kadir adalah orang Tionghoa yang menjadi murid Habib.
Menurut Heuken, Habib Husein wafat pada tahun 1756. Hal yang sama diyakini warga dan pewaris. Husein Fikri menyebutkan, sang ulama meninggal tepat 17 Ramadhan 1169 Hijriah, atau 24 Juni 1756. Meski begitu, beberapa literatur lain menuturkan Habib Husein wafat dan dimakamkan pada 1798.
Para peziarah
Fikri menuturkan, peziarah yang datang ke tempat ini bukan hanya dari sejumlah wilayah di Indonesia. Setiap tahun sudah rutin peziarah dari Brunei, Malaysia, Singapura, hingga Yaman datang berziarah.
"Ada empat perayaan yang dilakukan setiap tahun, yaitu Maulid (Nabi Muhammad SAW), perayaan Haul Habib Husein, Khatam Ziarah, dan Khatam Taraweh. Maulid dan peringatan Haul Habib adalah dua kegiatan yang sangat ramai didatangi peziarah," tutur Fikri.
content
Dalam perayaan-perayaan tersebut, nasi kebuli selalu disajikan. Nasinya gurih, dimasak dengan kaldu daging kambing, dan dimasak bersama warga kampung sekitar.
"Salah satu peninggalan yang ada sejak puluhan tahun lalu dan masih ada sampai saat ini adalah kuali besar. Artinya dari dulu memang tradisi ini sudah ada," kata Husein Fikri.
Meski begitu, lanjutnya, hingga saat ini memang belum ada peninggalan atau bukti fisik yang bisa menjelaskan bahwa tradisi memasak nasi kebuli sudah berlangsung sejak sang habib masih hidup.
"Peninggalan utama sang habib adalah ajaran, tradisi, dan keberkahan tempat yang masih begitu terasa," kata Husein.
Penyakit malaria
Ia lalu bercerita, saat wafat, habib dibawa dengan kurung batang (keranda) ke daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Konon kabarnya, sejak itu jenazah habib selalu kembali ke suraunya di dekat pantai. Lokasi surau habib lalu disebut-sebut sebagai kawasan Luar Batang. Luar batang dimaknai "keluar dari keranda".
Sebanyak 12 tiang berdiri di tengah Masjid Jami Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (11/5).
Sebanyak 12 tiang berdiri di tengah Masjid Jami Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (11/5). (Kompas/Saiful Rijal Yunus)
Pendapat berbeda disampaikan Heuken. Sejarawan ini menulis, penamaan Luar Batang berasal dari basis kongsi dagang Inggris yang disebut log, atau batang kayu. Daerah di utara Pasar Ikan ini semakin lama semakin luas sehingga disebut "Outside The Log", dan diterjemahkan menjadi Luar Batang seperti yang kita kenal saat ini.
Heuken menyebut, sejak tahun 1730-an, daerah ini menjadi daerah yang sudah tidak sehat lagi. Nyamuk yang berkembang biak di tambak-tambak ikan di sekitar kawasan itu menjadi sumber penyakit malaria.
Susan Blackburn dalam bukunya, Jakarta. Sejarah 400 Tahun, menyebutkan, dengan semakin padatnya kota Batavia, permukiman mulai menyebar ke luar tembok kota. Sejumlah wilayah lalu menjadi tidak sehat karena tidak diperhatikan lagi.
"Misalnya, para nelayan dan pelaut Jawa yang tinggal di tepi barat laut kali, tepat di luar tembok kota, di Luar Batang, sebuah daerah dengan drainase yang tidak memadai dan jalan berliku..." tulis Susan. Ia menyebut daerah ini Luar Batang karena adanya palang pabean yang melintang di atas kali.
Chandrian Attahiyat, arkeolog dan tim ahli cagar budaya DKI Jakarta, menuturkan, daerah ini memang dari dulu terkenal dengan serangan malaria hingga kolera. Daerah yang dulunya rawa-rawa lambat laun dipenuhi bangunan tanpa drainase memadai, membuat penyakit cepat bermunculan.
"Bahkan, sekitar 1940-an, daerah ini pernah 'disiram' dari udara untuk mengurangi penyebaran penyakit," ucapnya.
Meski demikian, lanjutnya, kawasan Luar Batang kian dikenal sebagai kawasan ziarah. Setahap demi setahap, surau yang dibangun Sang Habib berkembang menjadi masjid seperti yang tampak sekarang.
Terkait kawasan yang identik dengan penyakit dan daerah kumuh itu, Husein Fikri menuturkan, seorang ulama saat ingin berdakwah selalu memilih daerah terbelakang. Hal itu untuk mengubah keadaan dan memperbaiki kehidupan yang ada di wilayah tersebut.
Masjid Luar Batang yang kini beralamat di RT 004/RW 003 Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, seperti halnya sejumlah masjid lain yang dibangun pada abad ke-18, mengikuti perkembangan pemeluk Islam di Jakarta yang berawal dari Jakarta Utara (Jakut) dan Barat.
Sejumlah masjid yang dibangun pada abad ke-18 tersebut, tulis Heuken, antara lain, Masjid Al-Mansur di Jalan Sawah Lio II/33, Kampung Jembatan Lima, Jakarta Barat (Jakbar); Masjid Al-Alam Cilincing di Jalan Cilincing Lama II, dekat Cengkareng Drain; Masjid Kampung Baru di Jalan Bandengan Selatan, Pekojan, Jakbar; Masjid Pekojan atau Masjid An-Nawier di Jalan Pekojan nomor 79, Jakbar; Masjid Angke di Jalan Tubagus Angke RT 001/RW 005, Kampung Rawa Bebek, Angke, Tambora, Jakbar; Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan, Jakut; Masjid Jami Kebon Jeruk di Jalan Hayam Wuruk No 83, Maphar, Taman Sari, Jakbar; Masjid Tambora di Jalan Tambora IV, Jakbar; dan Masjid As-Shalafiah di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur.
Mercusuar
Sebagian masjid tersebut menunjukkan gaya arsitektur yang kaya oleh bermacam pengaruh budaya, seperti Arab, India, Tiongkok, dan bahkan Bali.
Menurut Candrian, kelebihan Masjid Luar Batang adalah lokasinya di tepi pantai dan berada di kawasan wisata bahari yang kini tengah dalam proses penataan oleh pemerintah. Oleh karena itu, lanjutnya, penataan kawasan permukiman padat dan kumuh yang mengepung masjid tersebut saat ini diharapkan menjadikan Masjid Luar Batang sebagai mercusuar kehadiran Islam di pantai Jakarta.
Tentu saja penataan ini diharapkan tidak selesai hanya di tingkat fisik, tetapi juga diikuti pemberdayaan warga sekitarnya sehingga menjadi sebuah kawasan wisata yang utuh.
Kompas, Senin, 16 Mei 2016

Thursday, 12 May 2016

Agama Versi Negara

Oleh KOMARUDDIN HIDAYAT
Di zaman modern ini semua agama tumbuh dalam ruang negara. Namun, hubungan antara keduanya tidak selalu harmonis, bahkan masih menyisakan banyak problem serius. Sering kali terjadi kontestasi antara pemimpin agama dan pemimpin negara dalam meraih dukungan publik.
Bahwa institusi agama merasa disaingi oleh negara, hal ini mudah dimaklumi mengingat agama merasa lebih dahulu lahir sebelum negara. Bahkan, agama diyakini sebagai cetak biru Tuhan pemilik semesta, sedangkan negara yang jumlahnya ratusan merupakan evolusi historis dan produk konsensus masyarakat.
Bagaimanakah konsep agama versi negara? Ternyata cukup beragam dan dinamis. Pengalaman Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia masing-masing berbeda dan saling memengaruhi. Di AS, misalnya, negara mengambil sikap separatif dan netral atas dasar prinsip sekularisme. Agama itu urusan personal. Agama tidak boleh masuk ruang negara. Namun, negara melindungi sepenuhnya hak dan kebebasan warganya untuk menganut keyakinan agama, apa pun agamanya, termasuk keyakinan untuk tidak beragama.
Bagi Abdullahi Ahmed An-Na’im, pemikir kenegaraan dan keislaman asal Sudan yang kini menetap di AS, ketulusan beragama lebih dimungkinkan jika seseorang tinggal di negara sekuler. Sebab, katanya, sikap keimanan dan keberagamaannya lebih ditentukan oleh kesadaran dan kebebasan, bukan karena keterpaksaan atau motif-motif sosial-politik lainnya. Dengan alasan itu pula, An-Na’im berpendapat bahwa Muslim membutuhkan negara sekuler; bukan agar mereka menjadi lebih modern atau liberal, melainkan agar menjadi Muslim yang lebih baik. Selain dapat beriman, beribadah dan beramal semata karena Allah, hak dan kebebasan mereka dalam kehidupan beragama pun dilindungi dan dibela negara secara lebih baik (An-Na’im, 2007).
Menurut dia, sekularisme model AS tidak anti agama, justru menghargai dan melindungi kebebasan individu untuk memilih agamanya dengan tetap menaati kaidah-kaidah hukum negara. Thomas Jefferson (1743-1826), presiden ketiga AS, turut berjasa dalam meletakkan fondasi sikap deistik yang inklusif, yang memberikan kebebasan beragama bagi warga AS. Sebuah teori mengatakan, dasar negara yang semula berbunyi In Jesus I Trust dia ubah menjadi In God We Trust yang diambil dari lagu rakyat AS, ”The Star-Spangled Banner”—karangan Francis Scott Key (1814)—yang sekarang menjadi lagu kebangsaan AS.
Meski AS membela paham sekularisme, sulit membayangkan muncul Presiden AS yang beragama Islam ataupun di luar komunitas Protestan. Pernah sekali penganut Katolik terpilih menjadi Presiden AS (presiden ke-35), yaitu JF Kennedy, yang meninggal terbunuh pada 22 November 1963, di usia 46 tahun, dan masih menyisakan misteri.
Dalam melindungi dan melayani warga negaranya, Pemerintah AS tidak diskriminatif. Oleh karena itu, di AS tumbuh ribuan sekte keagamaan yang kesemuanya relatif berkembang secara damai.
Di Eropa juga terjadi pemisahan negara dan agama, tetapi negara masih memberikan perhatian khusus pada warisan budaya dan simbol-simbol agama. Di Inggris, misalnya, Ratu Elizabeth adalah juga ketua gereja Anglikan. Bahkan, ada blasphemy law, siapa yang menghina ratu sama halnya menghina gereja dan bisa terkena pidana. Di Eropa, ada parpol bernuansa keagamaan yang dibantu oleh negara dalam kategori LSM (lembaga swadaya masyarakat). Berbeda dari AS dan Inggris, kultur sekularisme Perancis mengesankan anti agama. Hal ini mungkin akibat trauma perang antar-agama di masa lalu dan kenangan kolektif yang pahit mengenai hubungan antara gereja dan negara.
Pengalaman Indonesia
Di Indonesia, negara mengakui eksistensi dan peran agama-agama besar dunia, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama ini kemudian dianggap sebagai agama resmi negara yang didukung secara sosial-kultural, sejauh mereka tidak mengganggu eksistensi negara. Keistimewaan seperti itu terkadang dirasa kurang adil terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal yang telah lama ada dan memperkaya budaya nasional. Karena itu, pemerintah berusaha untuk memberinya perlindungan dengan berbagai macam cara guna menjaga keseimbangan dan keadilan.
Kembali ke hubungan negara dan agama, Indonesia bukannya mengambil sikap separatif-sekularistik, tidak juga teokratik, tetapi suportif-akomodatif terhadap agama dalam porsi yang cukup besar. Sikap akomodatif terhadap agama terkadang menghasilkan respons publik yang ambivalen. Misalnya, publik bisa saja mencoba mendesak penerapan syariat di ruang publik dengan klaim sila pertama Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa. Namun, pihak lain bisa juga menolaknya dengan sila ketiga: Persatuan Indonesia.
Ini tampak ambivalen, tetapi sebenarnya keduanya bisa saling menguatkan. Artinya, sah-sah saja ketika nilai-nilai agama dipromosikan di ruang publik, asalkan mengikuti prosedur demokrasi dengan menggunakan argumen kepentingan dan kebaikan publik. Dalam hal ini syariat boleh saja dikedepankan asalkan bisa diyakinkan kepentingan publiknya, misalnya sistem perbankan syariat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak mana saja karena manfaat publiknya jelas.
Walaupun tidak menganut paham sekularisme, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan dan pemerintahan yang biasa berlaku di negara sekuler. Contohnya, fungsi legislasi dilakukan DPR. Fungsi yudikatif oleh seperangkat sistem peradilan. Fungsi eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa. Presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih dalam pemilu yang bebas dan rahasia. Hak asasi manusia (HAM) diterapkan dengan cukup baik.
Tiap warga negara, termasuk umat Islam, berkedudukan sama di depan hukum. Hanya saja, umat Islam yang mayoritas terkadang menuntut lebih dari pemerintah. Ini masuk akal saja karena alasan sejarah dan demokrasi. Sejarah mencatat bahwa umat Islam memiliki saham dan memberi dukungan politik sangat besar bagi lahirnya Republik Indonesia. Mereka tidak pernah ragu mendukung kemerdekaan. Bahkan, mereka memprakarsai ide tentang kemerdekaan, malah banyak yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Namun, setelah merdeka hingga sekarang umat Islam merasa hanya menikmati sedikit dari sumber daya ekonomi nasional yang maha besar itu. Salah satu sebabnya mungkin juga dikarenakan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam lemah dalam pengembangan sains dan ekonomi. Agenda yang menonjol dari Kementerian Agama pun masih berkutat pada pendidikan keagamaan dan dakwah.
Dalam konteks ketidakseimbangan ini, sering kali kita saksikan kekecewaan muncul dari sekelompok umat Islam dengan ekspresinya yang bermacam-macam. Ada yang lembut-lembut, konseptual-intelektual, tetapi ada juga yang agak keras, meskipun pada dasarnya Islam membenci kekerasan. Terlebih lagi kekerasan yang memperalat agama yang jelas tidak sejalan dengan ajaran Islam, kecuali ketika mereka ditindas dan diperlakukan tidak adil. Periksa saja peristiwa-peristiwa sejarah sejak masa kolonial, dari Perang Diponegoro sampai Peristiwa Tanjung Priok di masa Orde Baru. Bahkan, pemberontakan Darul Islam sekalipun, semua itu merupakan protes terhadap ketidakadilan.
Lantas kenapa agama digunakan? Ya, karena itu salah satu sumber daya yang mereka punya dan hanya itu yang bisa menginspirasi mereka untuk menyatakan protes kepada negara secara bersama-sama. Jadi, bukan memperalat agama seperti yang sering kali dituduhkan, melainkan agama digunakan sebagai sumber daya untuk mengekspresikan kekecewaan sosial mereka.
Maka, ke depan, aspek keadilan harus diperhatikan untuk menjaga agar hubungan antara agama dan negara tetap harmonis, apa pun agamanya. Negara dan pemerintah tentu akan terus mendukung perkembangan umat beragama, apalagi jika hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta memperkuat karakter dan identitas nasional guna mengantisipasi persaingan regional ataupun global.
Prinsip keadilan dan kebaikan
Fenomena yang selalu mengemuka, terjadi gesekan hubungan antara negara ketika agama dijadikan instrumen bagi mobilitas dan perjuangan politik untuk memperebutkan kursi legislatif dan eksekutif. Sentimen dan aspirasi keagamaan selalu muncul dan dimunculkan setiap menjelang pemilu dan pilkada. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya peran agama dalam proses dan mekanisme politik di Indonesia, sementara negara juga memanfaatkan sentimen agama untuk mendukung legitimasi pemerintah.
Namun, proses negosiasi antara negara dan agama tidak selalu mulus. Terlebih ketika muncul paham dan gerakan agama yang tidak mau mengakui eksistensi negara di atas institusi agama. Muncul ideologi tandingan terhadap negara yang digerakkan oleh sekelompok tokoh agama yang memiliki jaringan kerja sama dengan gerakan transnasional.
Dalam sistem teokrasi, otoritas keagamaan diberi peran politik dan memiliki kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan, seperti halnya Republik Islam Iran atau negara Vatikan, sekalipun kepala pemerintahannya dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis. Adapun Arab Saudi pada dasarnya sebuah monarki yang kebetulan rajanya seorang Muslim yang sangat peduli kepada kepentingan Islam, bahkan menyebut dirinya sebagai pelayan dua kota suci: Mekkah dan Madinah (khadimul kharamain). Cerita yang tidak sedap didengar adalah Pakistan yang memisahkan diri dari India karena alasan agama. Namun, Republik Islam Pakistan selalu menampilkan peristiwa kekerasan yang berdarah-darah, yang sangat tidak sejalan dengan ajaran Islam.
Dalam ajaran Islam, pemimpin diminta lebih mengutamakan prinsip keadilan, baru diikuti prinsip kebaikan. Adil itu memberikan sesuatu kepada yang berhak, sedangkan kebaikan itu memberikan sesuatu dari yang seseorang miliki untuk membantu orang lain. Jadi, kalau pemimpin bertindak adil, artinya dia memberikan dan melindungi apa yang menjadi hak warga negaranya: tidak pandang mayoritas atau minoritas, tidak mengenal lawan atau kawan.
KOMARUDDIN HIDAYAT
Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Kompas, Jumat, 13 Mei 2016