Sunday, 10 January 2016

Warga Masih Trauma (Karena Lapindo)

Soekarwo: Hentikan Pengeboran Sebelum Ada Jaminan
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pengeboran sumur gas baru oleh Lapindo Brantas Inc di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jatim, tidak dilakukan sebelum masyarakat mendapat jaminan keamanan dari negara.
Warga di sekitar lokasi pengeboran sumur harus diberi penjelasan mengenai dampak dan manfaat pengeboran. "Kalau memang bahaya, ya, harus dijelaskan. Warga harus tahu bahwa negara bertanggung jawab," kata Gubernur Jatim Soekarwo, Jumat (8/1), di Surabaya, Jatim.
Menurut Soekarwo, perizinan terkait pengeboran itu merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemprov Jatim tak bisa menolak dan hanya dapat memberikan usulan. Dalam waktu dekat, Soekarwo akan menyurati Menteri ESDM terkait hal ini agar bisa jadi pertimbangan sebelum pengeboran itu dilakukan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim dengan tegas menolak rencana pengeboran sumur gas itu karena merupakan bentuk pembiaran terhadap nasib masyarakat akibat pertambangan di kawasan padat huni. Pemerintah seharusnya memikirkan perlindungan warga di wilayah industri padat huni.
Rencana pengeboran ini juga menggugah trauma warga karena pada 2016 ini juga menjadi tahun kesepuluh tragedi Lumpur Lapindo yang membenamkan Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. "Dari dulu negara hadir memfasilitasi penghancuran lingkungan, sekarang harus berubah menjadi negara hadir melindungi warganya," kata Direktur Eksekutif Walhi Jatim Ony Mahardika.
Sementara itu, sebagian warga Desa Kedungbanteng bersikeras menolak pengeboran sumur gas baru Lapindo Brantas Inc. Mereka memilih bersikap tertutup dan menghindari konfrontasi karena warga merasa terancam dengan kehadiran polisi dan tentara dalam jumlah besar.
Ketua RT 003 RT 002, Desa Kedungbanteng, Fauzi mengatakan, alasan penolakan warga yang utama karena khawatir terjadi semburan lumpur panas kedua. Sebab, lokasi sumur dekat dengan lokasi semburan lumpur panas yang masih aktif di Kecamatan Porong. Warga juga trauma karena pembayaran ganti rugi korban berlarut-larut, dan penuh konflik sosial yang menambah beban penderitaan korban.
"Alasan warga semakin menguat karena sosialisasi pengeboran baru ini sangat kurang sehingga warga merasa belum sepaham. Ditambah lagi perjanjian antara Lapindo dan warga menyangkut ganti rugi apabila terjadi musibah, tidak transparan," kata Fauzi, Jumat (8/1).
Kepala Desa Kedungbanteng Tohirin memilih bersikap menolak saat diminta menunjukkan isi surat perjanjian dengan Lapindo. Pihak perusahaan lebih berhak menjelaskan kepada masyarakat dibandingkan pihaknya. Sebab, perusahaan jauh lebih paham mengenai isi dan konsekuensi perjanjian itu.
Kepala Polres Sidoarjo Komisaris Besar Muhammad Anwar Nashir mengakui apabila masih banyak warga yang menolak pekerjaan persiapan pengeboran sumur gas baru. Oleh karena itu, pihaknya mengantisipasi pecahnya konflik dengan menyiagakan pasukan pengamanan, selain memang ada permintaan pengamanan dari Lapindo.
Aktif mengawasi
Di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan akan aktif mengawasi dan mengecek rencana pengeboran Lapindo. "Saya tahu persis ada kegelisahan di masyarakat, pasti kami lakukan pengawasan di lapangan," katanya.
Sesaat kemudian, ia menelepon Gubernur Jatim. Saat menjawab pertanyaan Siti, pengeras suara telepon Menteri diaktifkan, Soekarwo menyatakan telah meminta aktivitas pengeboran dihentikan. "Saya kirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada demonstrasi dan mengganggu kepentingan umum. Jadi saya minta kegiatan dihentikan," kata Soekarwo.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, hingga kemarin ia belum menerima pengaduan dari masyarakat terkait rencana pengeboran. Ia mengaku siap menerjunkan petugas pengawas untuk mengecek izin lingkungan dan pemenuhan syarat.
Izin Lingkungan pengembangan sumur minyak dan gas Lapindo Brantas di Desa Kedungbanteng ini diterbitkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pada 13 Oktober 2015. "Rencana pengeboran itu melukai kembali rasa keadilan rakyat, bukan hanya warga Sidoarjo, melainkan juga rakyat Indonesia karena dana penanggulangan banjir lumpur panas oleh perusahaan yang sama dibayar melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Eko Cahyono, Direktur Sajogyo Institute di Jakarta.
Menurut Eko, Pulau Jawa tidak layak lagi untuk penambangan skala besar karena risikonya terlalu tinggi. Dampak semburan lumpur panas bukan hanya menghilangkan tanah dan sumber hidup warga, tetapi juga ruang hidup dan kesatuan sosial masyarakat. "Bahkan, jika ganti rugi ekonomi tuntas sekalipun, itu tidak bisa menggantikan kerugian masyarakat," kata Eko.
(ICH/AIK/DEN/NIK)

Kompas, Sabtu, 9 Desember 2016