Monday, 11 January 2016

Sumur Baru (Lapindo) Dikosongkan

Para Ahli Dilibatkan untuk Kaji Pengeboran Baru oleh Lapindo
SIDOARJO, KOMPAS — Setelah menghentikan aktivitas persiapan pengeboran, Lapindo Brantas Inc akhirnya menarik alat beratnya dari lokasi sumur gas baru di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (11/1). Langkah ini disambut gembira oleh warga Desa Kedungbanteng dan Banjarasri.
Penarikan eskavator dan mesin perata tanah yang dijaga 140 aparat Kepolisian Resor Sidoarjo tersebut sekitar pukul 07.00- 12.00. Saat ini tersisa delapan pipa besi sepanjang 10 meter di lokasi pengeboran.
Sekitar 100 warga Banjarasri dan Kedungbanteng yang datang ke lokasi pengeboran bersorak bersama saat penarikan alat berat berakhir. "Hore. Pulang, pulang, pulang," ujar warga secara serempak mengiringi perjalanan kendaraan pembawa alat berat meninggalkan lokasi sumur.
Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "Kami hanya ingin hidup tenang. Pak Jokowi tolong pertimbangkan nasib kami. Stop Pengeboran".
Warga Banjarasri, Didik Fahrudin (37), mengatakan, sejak lama, warga menolak pengeboran. Namun, waktu Lapindo Brantas Inc melakukan persiapan pengeboran sumur baru, warga takut karena kehadiran aparat polisi dan TNI dalam jumlah besar.
Warga trauma dengan bencana semburan lumpur panas yang disebabkan kesalahan teknis pengeboran gas di Sumur Banjar Panji 1 pada 2006. Warga juga trauma dengan masalah pembayaran ganti rugi yang berbelit, penuh intimidasi, dan berlarut hingga hampir 10 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan dana talangan sebesar Rp 781 miliar untuk pelunasan pembayaran sisa ganti rugi tidak mampu menuntaskan persoalan.
Semburan lumpur panas Lapindo mengakibatkan sekitar 13.300 pemilik rumah dan tanah di Kecamatan Tanggulangin, Jabon, dan Porong kehilangan rumah, tanah, dan pusat kegiatan ekonomi.
Kemarin, ratusan warga korban semburan lumpur Lapindo dari 19 desa terdampak di tiga kecamatan berunjuk rasa. Mereka menuntut sertifikat rumah program resettlement atau pembayaran ganti rugi berupa penggantian rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV).
Ali Rahman, salah satu korban lumpur Lapindo, mengatakan, dari 2.500 rumah korban lumpur yang mengikuti program ganti rugi berupa resettlement di KNV, sebanyak 1.500 sudah menerima sertifikat. Namun, 1.000 rumah belum keluar sertifikatnya.
"Saya ambil program ganti rugi resettlement karena butuh tempat tinggal baru setelah rumah di Perum Tanggulangin Asri Sejahtera terkubur endapan lumpur panas tahun 2006," ujar Ali. Ali menempati rumah baru di KNV sejak 2008 dan dijanjikan sertifikatnya keluar pada 2009.
Oleh karena itu, warga korban lumpur terluka hatinya saat pemerintah mengizinkan pengeboran sumur baru. Pemerintah dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat dan bahkan akan menambah penderitaan itu dengan memperbesar peluang terjadinya bencana semburan lumpur yang kedua.
Suhardiatno, warga lain, mengatakan, di lingkungan tempat tinggalnya saat ini, RT 008 RW 007, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, terdapat 406 rumah warga korban lumpur. Dari jumlah itu, baru 20 rumah yang mendapat sertifikat.
Suwarno, warga korban lumpur, mengatakan, pihaknya hanya memegang akta jual beli sebagai bukti pemilikan rumah. Akta itu tidak cukup memiliki kekuatan hukum sehingga warga khawatir mereka akan diusir sewaktu-waktu. Warga trauma kehilangan tempat tinggal dan harus menunggu bertahun-tahun dalam penderitaan.
Manager Pemasaran PT Mutiara Manshur Sejahtera selaku pengembang perumahan KNV, Davi Daud, mengatakan, total rumah untuk warga korban lumpur 2.000 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 1.200 unit sudah keluar sertifikatnya. Sertifikat 800 rumah masih dalam proses.
"Dari 800 unit itu, sebanyak 500 sertifikat masih diproses oleh Pemkab Sidoarjo dan BPN," ujarnya. Adapun sebanyak 300 sertifikat tidak bisa diproses karena menunggu kelengkapan administrasi dari warga. Misalnya, warga belum menyerahkan kartu identitas berupa KTP dan persyaratan administrasi lain.
Massa yang berunjuk rasa akhirnya diajak berembuk dengan Pemkab Sidoarjo, BPN, dan pihak pengembang perumahan. Hasilnya, warga bersedia membubarkan diri dan membongkar tenda dengan jaminan sertifikat selesai tiga bulan lagi.
Para ahli dilibatkan
Di Jakarta, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pengeboran oleh Lapindo dihentikan sementara karena menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, pemerintah belum menerbitkan izin persetujuan keselamatan kerja.
"Kami perlu mengklarifikasi di lapangan. Oleh karena itu, para ahli akan dilibatkan dari ahli geologi, perminyakan, SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), dan Kementerian ESDM untuk mengkaji lebih jauh. Sebelum ada hasil kajian, pengeboran dihentikan sementara," katanya. (BAH/NIK/APO)

Kompas, Selasa, 12 Januari 2016